Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Menteri Desa & 25 Kepala Daerah Teken MoU Transmigrasi

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dan 25 Kepala Daerah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding) terkait pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 22 September 2015  |  19:25 WIB
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menajawab pertanyaan wartawan usai pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo membahas Dana Desa di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9). Menteri Marwan Jafar mengungkapkan sebagian Dana Desa terhenti di tingkat kabupaten/kota sehingga belum sampai ke desa yang berhak menerimanya.  - ANTARA
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menajawab pertanyaan wartawan usai pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo membahas Dana Desa di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9). Menteri Marwan Jafar mengungkapkan sebagian Dana Desa terhenti di tingkat kabupaten/kota sehingga belum sampai ke desa yang berhak menerimanya. - ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dan 25 Kepala Daerah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding) terkait pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia.

"Penandatanganan MoU dilakukan oleh 10 Pemerintah Provinsi daerah asal dan 15 daerah tujuan," ujarnya di kantor Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Selasa (22/9/2015).
 
Sepuluh pemprov daerah asal yang dimaksud adalah Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
 
Sementara, 15 Pemprov daerah tujuan adalah DI Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Maluku Utara.
 
Dia mengatakan Kerjasama antardaerah merupakan legalisasi untuk memberikan kepastian hukum atas komitmen masing-masing pemerintah daerah untuk melakukan proses transmigrasi.
 
"Tujuannya agar dapat pemerintah daerah mampu membuat perencanaan yang sesuai potensi dan kompetensi wilayah sehingga pelaksanaan program transmigrasi bisa tepat sasaran," imbuhnya.
 
Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

transmigrasi
Editor : Bastanul Siregar
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top