Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri Desa & 25 Kepala Daerah Teken MoU Transmigrasi

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dan 25 Kepala Daerah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding) terkait pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menajawab pertanyaan wartawan usai pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo membahas Dana Desa di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9). Menteri Marwan Jafar mengungkapkan sebagian Dana Desa terhenti di tingkat kabupaten/kota sehingga belum sampai ke desa yang berhak menerimanya. /ANTARA
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menajawab pertanyaan wartawan usai pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo membahas Dana Desa di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9). Menteri Marwan Jafar mengungkapkan sebagian Dana Desa terhenti di tingkat kabupaten/kota sehingga belum sampai ke desa yang berhak menerimanya. /ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dan 25 Kepala Daerah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding) terkait pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia.

"Penandatanganan MoU dilakukan oleh 10 Pemerintah Provinsi daerah asal dan 15 daerah tujuan," ujarnya di kantor Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Selasa (22/9/2015).
 
Sepuluh pemprov daerah asal yang dimaksud adalah Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
 
Sementara, 15 Pemprov daerah tujuan adalah DI Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Maluku Utara.
 
Dia mengatakan Kerjasama antardaerah merupakan legalisasi untuk memberikan kepastian hukum atas komitmen masing-masing pemerintah daerah untuk melakukan proses transmigrasi.
 
"Tujuannya agar dapat pemerintah daerah mampu membuat perencanaan yang sesuai potensi dan kompetensi wilayah sehingga pelaksanaan program transmigrasi bisa tepat sasaran," imbuhnya.
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper