Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

ICW: Kinerja KPK Alami Penurunan

Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai saat ini terjadi penurunan kinerja pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Martin Sihombing
Martin Sihombing - Bisnis.com 21 September 2015  |  17:37 WIB
ICW menilai kinerja KPK memberantas korupsi menurun. - JIBI
ICW menilai kinerja KPK memberantas korupsi menurun. - JIBI

Bisnis.com, JAKARTA -  Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai saat ini terjadi penurunan kinerja pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Di semester 1 2015 terjadi penurunan kinerja KPK, penyebabnya karena adanya serangan yang sangat gencar di periode tersebut," ujar peneliti dari Divisi Investigasi ICW, Wana Alamsyah di Jakarta, Senin (21/9/2015).

Dia menyebutkan, serangan tersebut antara lain berupa kriminalisasi terhadap pimpinan dan penyidik, praperadilan, teror, serta adanya wacana revisi UU KPK.

Serangan tersebut, telah merubah konstelasi, psikologi, dan motovasi seluruh jajaran KPK sehingga berdampak terhadap kemampuan penyidikan lembaga antikorupsi tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang ia berikan, penurunan kinerja KPK juga turut mempengaruhi angka kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang berhasil diselamatkan.

"Penurunan itu terjadi karena kinerja KPK yang menurun. KPK berkontribusi besar dalam penyelamatan kerugian negara karena korupsi, mencapai 30 persen," kata Wana memaparkan.

Dia menjelaskan, dalam periode 2014-2015 rata-rata kasus korupsi yang disidik KPK mencapai 15 kasus dengan total kerugian negara sekitar Rp1,5 triliun, sedangkan pada semester 1 2015 hanya menyidik 10 kasus dan nilai kerugian dan suap hanya Rp106,4 miliar.

Dengan besarnya kontribusi yang diberikan KPK terhadap pemberantasan tipikor di Indonesia, maka hal tersebut juga berdampak pada indikator kinerja penyidikan korupsi nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, penurunan kinerja juga diperparah dengan kecilnya dukungan terhadap KPK dari kalangan pemerintah, termasuk presiden pun dinilai kurang memberikan motivasi yang kuat.

Dukungan berupa perlindungan politik bagi KPK dari presiden atau kelompok politik yang ada juga dinilai belum memadai, ujar Wana.

"Dalam dukungan politik kepada KPK, presiden belum bisa mengambil sikap untuk memberikan kepastian. Sehingga tidak berpengaruh banyak pada perkembangan yang positif," tukasnya menambahkan.


Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK icw

Sumber : ANTARA

Editor : Martin Sihombing
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top