Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

ICW: Kinerja KPK Alami Penurunan

Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai saat ini terjadi penurunan kinerja pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
ICW menilai kinerja KPK memberantas korupsi menurun./JIBI
ICW menilai kinerja KPK memberantas korupsi menurun./JIBI

Bisnis.com, JAKARTA -  Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai saat ini terjadi penurunan kinerja pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Di semester 1 2015 terjadi penurunan kinerja KPK, penyebabnya karena adanya serangan yang sangat gencar di periode tersebut," ujar peneliti dari Divisi Investigasi ICW, Wana Alamsyah di Jakarta, Senin (21/9/2015).

Dia menyebutkan, serangan tersebut antara lain berupa kriminalisasi terhadap pimpinan dan penyidik, praperadilan, teror, serta adanya wacana revisi UU KPK.

Serangan tersebut, telah merubah konstelasi, psikologi, dan motovasi seluruh jajaran KPK sehingga berdampak terhadap kemampuan penyidikan lembaga antikorupsi tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang ia berikan, penurunan kinerja KPK juga turut mempengaruhi angka kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang berhasil diselamatkan.

"Penurunan itu terjadi karena kinerja KPK yang menurun. KPK berkontribusi besar dalam penyelamatan kerugian negara karena korupsi, mencapai 30 persen," kata Wana memaparkan.

Dia menjelaskan, dalam periode 2014-2015 rata-rata kasus korupsi yang disidik KPK mencapai 15 kasus dengan total kerugian negara sekitar Rp1,5 triliun, sedangkan pada semester 1 2015 hanya menyidik 10 kasus dan nilai kerugian dan suap hanya Rp106,4 miliar.

Dengan besarnya kontribusi yang diberikan KPK terhadap pemberantasan tipikor di Indonesia, maka hal tersebut juga berdampak pada indikator kinerja penyidikan korupsi nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, penurunan kinerja juga diperparah dengan kecilnya dukungan terhadap KPK dari kalangan pemerintah, termasuk presiden pun dinilai kurang memberikan motivasi yang kuat.

Dukungan berupa perlindungan politik bagi KPK dari presiden atau kelompok politik yang ada juga dinilai belum memadai, ujar Wana.

"Dalam dukungan politik kepada KPK, presiden belum bisa mengambil sikap untuk memberikan kepastian. Sehingga tidak berpengaruh banyak pada perkembangan yang positif," tukasnya menambahkan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Martin Sihombing
Sumber : ANTARA

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper