Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

GAJI PEJABAT NEGARA: Wakil Ketua DPR Inginkan Standardisasi

DPR meminta polemik mengenai gaji Presiden dan pejabat negara lainnya tidak berkepanjangan karena pembahasan standardisasi gaji pejabat negara dan pejabat BUMN telah dibahas pada periode sebelumnya.
Stefanus Arief Setiaji
Stefanus Arief Setiaji - Bisnis.com 21 September 2015  |  13:05 WIB
Taufik Kurniawan.  - fpan
Taufik Kurniawan. - fpan

Bisnis.com, JAKARTA – DPR meminta polemik mengenai gaji Presiden dan pejabat negara lainnya tidak berkepanjangan karena pembahasan standardisasi gaji pejabat negara dan pejabat BUMN telah dibahas pada periode sebelumnya.

“Jadi siapapun Presidennya, siapapun pemerintahannya ini kita luruskan bersama-sama. Ini sebetulnya utang DPR periode sebelumnya. Pernah  dibahas  tetapi karena ada pemilu legislatif dan pilpres akhirnya tertunda pembahasannya,” ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dilansir situs resmi DPR, Senin (21/9/2015).

Menurutnya, perlu diatur standardisasi gaji pejabat dan direksi BUMN karena ada hal yang aneh dan tidak wajar. 

Seorang direksi BUMN gajinya selangit  ditambah bonus dan tantiem, yang sampai ratusan juta, sementara seorang Presiden tidak sampai ratusan juta. Padahal, bagaimanapun Presiden adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, kalau di swasta adalah CEO- Presiden Direktur.

“Mana mungkin Presiden Direktur  gajinya lebih rendah dari pada supervisornya atau lebih rendah dari manajernya. Makanya akan kita  tata,” tambah politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Dia menyoroti besarnya  take home pay para direksi BUMN ada yang sangat fantastis. “Ada yang menerima Rp200 juta, ada yang Rp300 juta  belum bonusnya. Yang lucu, ada BUMN rugi tapi gajinya direksinya selangit.”

Ujung dari standardisasi di BUMN  adalah penerapan indikator kinerja . BUMN yang rugi konsekuensiya  tidak bisa disamakan dengan BUMN yang untung.

“ Prinsipnya bukan bicara per institusi tetapi  secara global kita buat aturan perundangannya dan menjadi acuan penetapan gaji pejabat dan direksi BUMN,” pungkasnya.

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi gaji
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top