Bisnis.com, JAKARTA — Penyusunan usulan tujuh proyek DPR untuk pembangunan Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, dinilai belum akuntabel.
Belum adanya akuntabilitas dalam penganggaran dana untuk tujuh proyek itu diungkapkan oleh Lucius Karus, peneliti parlemen dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).
“Alokasi dana itu masih simpang siur. Bahkan antarpimpinan DPR pun belum satu kata terkait dengan besaran anggaran,” katanya.
Hal itu dibuktikan saat Fahri Hamzah, wakil ketua DPR sekaligus ketua tim pengusul mengungkapkan bahwa tujuh proyek tersebut bisa menelan dana Rp1,5 triliun. Roem Kono, politisi Partai Golkar sekaligus Ketua BURT DPR menyebut besaran Rp1,6 triliun. “Perbedaan tersebut, memunculkan spekulasi publik atas karut marutnya pembahasan tujuh proyek tersebut di dalam internal DPR,” kata Lucius.
Seperti diketahui, tujuh proyek tersebut untuk membangun alun-alun DPR. Selain itu, DPR juga berencana membangun museum dan perpustakaan, menyediakan akses tambahan untuk publik, membangun visitor center, membangun pusat kaajian, serta menambah ruangan anggota DPR dan tenaga ahli.
