Kabar24.com, JAKARTA -- Walaupun Indonesia sudah mendekati pencapaian pendidikan dasar universal, angka partisipasi kasar pendidikan menengah atas hanya mencapai 76%. Sebanyak 100 ribu anak tidak bisa melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas (SMA).
Hal ini disebabkan masih kurangnya jumlah sekolah menengah atas (SMA) di beberapa kecamatan.
Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan tahun 2016 untuk membangun sarana dan prasarana wajib belajar 12 tahun, khususnya di daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T).
“Sedikitnya 12 juta meter persegi lahan yang dibutuhkan untuk rencana pembangunan 900 SMA/SMK pada 2016 mendatang, untuk lebih dari 600 kecamatan di Indonesia yang belum memiliki SMA di daerahnya,” ujar Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Thamrin Kasman.
Berdasarkan referensi data Kemendikbud, saat ini terdapat 20.612 SMA dan 12.368 SMK tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
Jumlah ini belum mencukupi, jika menilik rencana pemerintah untuk memperluas program wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun.
Menurut dia, perluasan program wajib belajar 12 tahun sangat penting untuk didukung oleh kesiapan ketersediaan sekolah dalam menampung peserta didik.
"Masalah penyediaan lahan ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah, karena dalam pelaksanaannya perlu kerjasama dengan pemerintah daerah," tuturnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan juga menambahkan, rencana pembangunan lima tahun mendatang Kemendikbud akan membangun 108 ribu ruang kelas baru, 30 ribu perpustakaan, 34 laboratorium terpadu, dan lima ribu sekolah baru.
“Kita proyeksikan lima tahun mendatang, agar dapat ditarik mundur setiap tahunnya untuk disinergikan dengan APBN yang ada,” papar Anies.
Untuk itu, dengan dibangunnya fasilitas sekolah baru, diharapkan 25,6 juta anak Indonesia dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
