Bisnis.com, BEKASI - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bencana kekeringan telah melanda 102 kabupaten/kota di 16 provinsi Indonesia hingga akhir Juli 2015.
Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB mengatakan 16 provinsi yang mengalami kekeringan adalah Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bengkulu, Papua, NTB, NTT, Sumsel, Sulsel, Lampung, Riau, Kalsel, Kalteng dan Bali. Kekeringan paling banyak terjadi di Jateng, Lampung, Jabar, Jatim, Sumsel, dan NTB.
“Saat ini, kekeringan telah melanda 16 provinsi meliputi 102 kab/kota dan 721 kecamatan di Indonesia hingga akhir Juli 2015. Sekitar 111.000 hektar lahan pertanian juga mengalami kekeringan. Diperkirakan kekeringan akan meluas,” katanya, Sabtu (1/8/2015).
Dia menuturkan kekeringan merupakan suatu keniscayaan karena ketersediaan air yang ada sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan air penduduk. Khusus di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sudah defisit air sejak lama. Saat musim kemarau di wilayah tersebut terjadi defisit air sekitar 20 miliar meter kubik.
“Bahkan berdasarkan kajian Bappenas pada 2003, di Jawa ada 92 kab/kota yang memiliki defisit air selama 1-8 bulan, sedangkan 38 kab/kota mengalami defisit air lebih dari 6 bulan dalam setahunnya. Itulah yang menyebabkan kekeringan pasti terjadi,” ucapnya.
Berdasarkan analisis BMKG dan LAPAN, pada Juli-November 2015 kondisi iklim di wilayah Indonesia terutama yang berada di bagian selatan khatulistiwa dipengaruhi El Nino Moderate, bahkan pada November 2015 akan berpeluang menguat.
Menurutnya, kondisi ini akan memberikan efek pada tingkat intensitas dan frekuensi curah hujan akan semakin berkurang dan bahkan kemungkinan awal musim penghujan 2015/2016 di beberapa wilayah akan mengalami kemunduran.
Untuk mengatasi kekeringan jangka pendek, BNPB menyediakan Rp75 miliar. Dana ini sebagian besar digunakan untuk membantu BPBD dalam penanganan darurat kekeringan dengan distribusi air bersih dengan tangki air, perbaikan pipa, dan pembangunan bak-bak penampungan air.
“Penanganan jangka panjang memerlukan upaya yang menyeluruh perbaikan kualitas lingkungan dan pembangunan infrastruktur keairan.”
