Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mendorong efisiensi belanja kementerian/lembaga negara pada 2016 guna menyiapkan ruang fiskal apabila terjadi perubahan postur anggaran.
"Tadi kita baru ketemu Pak Wapres bicara progres persiapan RAPBN 2016, baik dari segi penentuan asumsi maupun postur anggaran. Itu sih utamanya," kata Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro di Kantor Wapres, Jumat (24/7/2015).
Dalam proses penyusunan postur APBN 2016, lanjut Bambang, seluruh anggaran disesuaikan dengan program-program prioritas pemerintah dan semangat efisiensi anggaran.
"Penekanannya adalah bagaimana mendorong efisiensi belanja per kementerian sehingga kalau ada perubahan anggaran, itu karena efisiensi," ujarnya.
Selain itu, Wapres dan jajaran Kemenkeu juga membahas upaya mempercepat penyarapan anggaran 2016. Caranya adalah dengan menarik aktivitas lelang pada November, penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Desember, sehingga tanda tangan kontrak dapat dimulai sejak Januari 2016.
"Kita harapkan dengan tarik aktivitas projek ke Januari-Februari maka penyerapan lebih baik dari total, jadi tidak numpuk pada semester II atau triwulan IV," kata Bambang.
Belanja Negara dalam APBN 2016 diproyeksi menebus Rp2.200 triliun, sedangkan penerimaan negara direncanakan mampu mencapai sekitar Rp1.900 triliun.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menuturkan dana transfer daerah pada tahun depan lebih besar dibandingkan belanja pemerintah pusat. Hal tersebut didasarkan pada nawacita Presiden Joko Widodo yang hendak mewujudkan desentralisasi pembangunan.
"Dalam pagu indikatif, belanja pemerintah pusat itu lebih dari Rp700 triliun, transfer daerahnya sekitar Rp800 triliun pada 2016," ucap Andrinof.
Jumlah transfer daerah yang menembus Rp800 triliun termasuk bergulirnya dana desa yang meningkat dari Rp20 triliun pada tahun ini menjadi kisaran Rp40 triliun-Rp60 triliun pada tahun depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
