Kabar24.com, JAKARTA-- Kepala Polda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Yotje Mende, menyarankan Gubernur Papua, Lukas Enembe, lebih peduli dalam konflik sosial yang terjadi di Karubaga, Kabupaten Tolikara, pada Jumat (17/7/2015).
SIMAK: KERUSUHAN TOLIKARA: 3 Versi, Siapa yang Benar?
"Saya sarankan kepada gubernur untuk peran aktifnya, termasuk juga dengan tokoh adat dan masyarakat setempat," kata Mende di Kota Jayapura, Papua, Selasa (21/7/2015).
BACA JUGA: Penumpang Commuter Line, Sebaiknya Tak Turun di Stasiun Kota
Sampai saat ini lebih banyak tokoh selain tokoh pemerintahan setempat yang menjadi narasumber berbagai pemberitaan soal kasus Tolikara itu, baik yang berdomisili di Papua atau di luar Papua. Enembe masih sedikit komentarnya soal itu.
SIMAK: Pangdam Jaya: Kerusuhan Tolikara Jangan Terjadi di Jakarta
Dikatakan, UU Nomor 7/2012 menyatakan, jika gabungan TNI di tingkat provinsi dan Polda jika sudah terlibat langsung dalam penanganan konflik sosial, maka secara otomatis kepala daerahnya (gubernur) juga harus aktif di dalamnya.
SIMAK: Gedung Merdeka Bandung Selalu Bikin Penasaran
"Jangan hanya bola panas ini diserahkan kepada kepolisian. Kami (polisi) akan aktif dengan penegakan hukumnya dan gubernur dengan penanganan kemanusiaannya, sebab banyak juga saudara kita menjadi korban dalam kejadian ini. Termasuk pada penanganan rekonsialisi dan rekonstruksi," katanya.
Mende mengemukakan, hingga kini jajarannya tengah bekerja untuk melakukan penegakan hukum secara humanis, karena menyesuaikan situasi di lapangan.
"Masih banyaknya massa yang berkumpul di Tolikara untuk melaksanakan KKR dan seminar gereja GIDI. Tidak semua jemaat di sana pelaku kericuhan, sehingga kami juga harus hati-hati dalam penyelidikan dan penyidikan," katanya.
Sementara itu, Enembe dalam keterangan pers, meminta media massa, khususnya media nasional serta media sosial (facebook, twitter) dan lainnya tidak membesar-besarkan insiden Tolikara.
"Kasus Tolikara ini kan bersifat insidental, muncul karena kesalahpahaman baik antaraumat beragama maupun masyarakat dengan pihak keamanan. Tidak perlu dibesar-besarkan lagi seakan-akan kita di Papua ini tidak junjung toleransi," ujarnya.
.jpg?w=348&h=261)
