Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

ICW Desak Pansel Capim KPK Libatkan Masyarakat Sipil

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai peranan kelompok masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk melakukan profile assesment atau penelusuran rekam jejak para calon pimpinan KPK Jilid IV setelah seluruh administrasi para calon dinyatakan lengkap untuk mengikuti tahap berikutnya.
Ketua Pansel Pimpinan KPK Destry Damayanti (tengah), Juru Bicara Pansel Betti Alisjahbana (ketiga kanan) dan lima anggota Pansel Natalia Subagyo (kedua kanan), Meutia Ganie-Rochman (kanan), Yenti Garnasih (kedua kiri), Diani Sadiawati (kiri) dan Harkristuti Harkrisnowo berfoto bersama usai memberikan keterangan pers di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Selasa (23/6)./Antara
Ketua Pansel Pimpinan KPK Destry Damayanti (tengah), Juru Bicara Pansel Betti Alisjahbana (ketiga kanan) dan lima anggota Pansel Natalia Subagyo (kedua kanan), Meutia Ganie-Rochman (kanan), Yenti Garnasih (kedua kiri), Diani Sadiawati (kiri) dan Harkristuti Harkrisnowo berfoto bersama usai memberikan keterangan pers di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Selasa (23/6)./Antara

Kabar24.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai peranan kelompok masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk melakukan profile assesment atau penelusuran rekam jejak para calon pimpinan KPK Jilid IV setelah seluruh administrasi para calon dinyatakan lengkap.

Penegasan tersebut disampaikan Anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (1/7/2015).

"‎Perlu melibatkan masyarakat sipil juga dalam memberikan masukan," tuturnya.

ICW mengisyaratkan bahwa pihaknya tidak setuju jika panitia seleksi calon pimpinan KPK, turut serta melibatkan institusi Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan penelusuran rekam jejak atau tracking calon pimpinan‎ KPK Jilid IV.

Pasalnya, menurut Emerson, jika panitia seleksi calon pimpinan KPK melibatkan kepolisian dan Kejaksaan, dikhawatirkan tidak akan objektif hasil investigasi penelusuran rekam jejaknya, mengingat ada sejumlah calon yang berasal dari‎ institusi Polri dan Kejaksaaan.

"Khawatir tidak objektif nanti," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper