Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai revitalisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk pesawat militer, harus memperhitungkan kebutuhan dan anggaran negara.
Kalla menuturkan pesawat militer, seperti jenis Hercules, memiliki kriteria umur, jam terbang, dan pemeliharaan teknis. Menurutnya, pesawat berumur 40 tahun belum tentu semua komponennya sudah usang. Pasalnya, mesin dan spare part lainnya mengalami penggantian pada kurun waktu tertentu.
"Ya pastilah, pastilah, pada waktunya, tidak mungkin selama satu abad. Jadi pastilah diganti pada waktunya sesuai kebutuhan dan anggaran yang ada," ujar JK, Rabu (1/7/2015).
JK mengatakan pemusnahan alutsista tua dan perombakan sistem pengadaan alutsista TNI harus diperhitungkan secara jeli. Pasalnya, terkait dengan ruang fiskal dalam APBN, negosiasi dengan negara pemasok, dan pemilihan jenis alutsista yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
"Ya tentu dalam waktu lima tahun ini, kan butuh perhitungan, butuh anggaran, negosiasi, dan butuh juga pemilihan jenis jenis yang baik," tuturnya.
Wapres menegaskan kembali bahwa umur tidak bisa menjadi patokan layak guna alutsista, tetapi tergantung pada pemeliharaan. Menurutnya, pesawat militer TNI tak berbeda dengan mobil, apabila tidak dipelihara bisa mogok, bahkan mengalami kecelakaan.
"Apalagi ini kan pesawat angkut tidak separah pesawat tempur. Kalau pesawat tempur tidak bisa lama-lama begitu. Bagaimana bisa bertempur? Ini kan angkut makanan, angkut pasukan begitu," paparnya.
Wacana perombakan manajemen alutsista TNI dan pemusnahan alutsista tua diutarakan Presiden Joko Widodo. Wacana tersebut bergulir seiring musibah jatuhnya pesawat Hercules C-130 milik TNI-AU di Jalan Djamin Ginting, Medan. Pesawat tersebut mengangkut 122 penumpang dan awak.
"Saya perintahkan kepada Menhan dan Panglima TNI untuk melakukan perombakan yang mendasar tentang manajemen alutsista TNI dan selanjutnya sistem pengadaan alutsista juga harus diubah," ujar Jokowi, Rabu (1/7/2015).
Jokowi menambahkan tidak boleh lagi hanya membeli senjata tetapi bergeser ke modernisasi sistem persenjataan. Oleh karena itu, industri pertahanan dalam negeri harus terlibat mulai dari rancang bangun, produksi, operasional, latihan pemeliharaan hingga pemusnahan alutsita yang sudah tua.
