Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Revisi UU KPK: DPR Dituding Ngotot Demi Lindungi Politisi Korup

Indonesia Corruption Watch (ICW) memprediksi, DPR bersikukuh melakukan revisi terhadap undang-undang KPK No. 30 tahun 2002 yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2015 adalah demi melindungi kalangan politisi yang terlibat korupsi.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 25 Juni 2015  |  15:18 WIB
Revisi UU KPK: DPR Dituding Ngotot Demi Lindungi Politisi Korup
Ilustrasi: Ruang Sidang Paripurna DPR - Antara

Kabar24.com, JAKARTA-- Indonesia Corruption Watch (ICW) memprediksi, DPR bersikukuh melakukan revisi terhadap undang-undang KPK No. 30 tahun 2002 yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2015 adalah demi melindungi kalangan politisi yang terlibat korupsi.

Menurut ICW, sikap ngotot politisi DPR itu adalah untuk melindungi sejumlah anggota partai politik yang terindikasi terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Sehingga ke depan, KPK akan sulit melakukan penindakan tindak pidana korupsi.

Penegasan tersebut disampaikan anggota Badan Pekerja ICW, Lalola Easter kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (25/6/2015).

"Beberapa waktu belakangan kan KPK sering tangkap anggota-anggota parpol dan DPR, bahkan sampai ketua partai juga, jadi ini bisa dianggap sebagai upaya melindungi diri sendiri," tuturnya.

Kendati demikian menurut Lola, semua keputusan terkait revisi undang-undang KPK tersebut ada di tangan Presiden Joko Widodo, apakah Jokowi akan mengikuti keinginan DPR untuk membahas revisi undang-undang KPK tersebut atau tidak.

Lola menegaskan, jika Presiden Jokowi mengirimkan menterinya untuk turut serta dalam rapat pembahasan revisi tersebut berarti Presiden Jokowi menyetujui undang-undang KPK untuk direvisi, seperti yang disebutkan dalam pasal 49 ayat 2 undang-undang nomor 12 tahun 2011.

"Jangan sampai Jokowi menugaskan menteri terkait untuk ikut pembahasan revisi UU KPK," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

revisi uu kpk
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top