HASIL SURVEI: Kalangan Eksekutif Lebih Memilih Yogyakarta Sebagai Ibu Kota

Bisnis.com, JAKARTA--Sebagian besar responden menganggap Daerah Istimewa Yogyakarta paling pantas sebagai ibu kota negara sebagai pengganti DKI Jakarta.

Hal tersebut tertuang dalam hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) terhadap 250 responden di kawasan bisnis di Sudirman, Thamrin, dan Kuningan-Rasuna Said pada 26 Mei-3 Juni 2015 melalui wawancara tatap muka (face to face interview) menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview). 

Hasil survei memperlihatkan 28,4% responden menyatakan Yogyakarta merupakan daerah yang paling cocok menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta. Daerah lain yang menjadi pilihan responden adalah Palangkaraya (21,6%), Bogor (20,8%), serta Bukittinggi. Sedangkan sisanya memilih daerah lain (10,8%) dan tidak menjawab 2,8%).

Pemilihan sample dilakukan menggunakan metode purposive sampling. Penggunaan metode ini dipilih untuk mengetahui persepsi segmen kelompok profesional yang bekerja di dunia bisnis dan ekonomi terhadap kondisi ekonomi dan sosial.

Dengan menggunakan metode ini, responden dipilih berdasarkan karakteristik tertentu, di antaranya; (1) berpenghasilan di atas Rp5 juta; (b) mempunyai mobil; (c) memiliki latar belakang pekerjaan di salah satu unit usaha, seperti; perbankan/pialang saham/akuntan/jasa keuangan (asuransi, kartu kredit, pembiayaan konsumen, dan perusahaan sekuritas); (d) memiliki jabatan sekurang-kurangnya assisten manager/sederajat; dan (e) bekerja di salah satu kawasan segi tiga emas (Sudirman, Thamrin, dan Kuningan-Rasuna Said).

Juru bicara KedaiKOPI yang juga Pengamat  Kebijakan Publik Paramadina Hendri Satrio mengatakan usulan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lainnya telah didiskusikan sejak Presiden Soekarno. Pada 2010, perdebatan berlanjut tentang pembentukan ibu kota baru yang akan dipisah dari pusat ekonomi dan komersial negara.

"Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyatakan dukungannya membuat pusat politik dan administrasi Indonesia yang baru, karena masalah lingkungan dan overpopulasi Jakarta. Beberapa negara dapat menjadi rujukan seperti Brasil yang memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia serta Malaysia memindahkan pusat pemerintahan federal administratifnya ke Putrajaya," ujarnya dalam siaran pers, Senin (15/6/2015).

KedaiKOPI telah menggelar beberapa survei tatap muka di beberapa provinsi di Indonesia tentang kepuasan terhadap kinerja lembaga negara seperti Presiden, DPR, DPD, Pemerintah provinsi termasuk partai politik dan Menteri Kabinet Kerja.

KedaiKOPI juga beberapa kali menggelar polling melalui situs www.unegunegpolitik.com dan ‎www.kedaikopi.co seperti wacana perombakan kabinet, kinerja kabinet, jatah komisaris relawan, sikap Menteri Pemuda dan Olahraga terhadap PSSI serta figur kepala daerah yang berpotensi menjadi pemimpin nasional. 

KedaiKOPI merupakan lembaga diskusi dan kajian yang menghimpun dan menyuarakan opini publik terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Hasil kajian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi semua stake holder di masyarakat dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepentingan publik.