Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Negara BUMN Rini Soemarno menyatakan bahwa upaya pencegahan korupsi, amat dibutuhkan dalam menghadirkan tata kelola perusahaan yang bersih dan transparan.
Karena itu dia mendukung kerja sama yang dijalin PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik dan transparan di lingkungan BUMN tersebut.
“Kita betul-betul harus mempunyai sistem pegendalian gratifikasi atau antikorupsi yang transparan dan dimengerti oleh semua pihak. Karena kalau tidak, banyak yang salah pengertian dan bisa menjadi persoalan,” kata dia seperti disampaikan KPK dalam rilisnya kepada Bisnis, Senin (8/6/2015).
Hal ini dikatakannya saat menyaksikan kegiatan penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi oleh Direktur Utama PTPN III Bagas Angkasa dan Plt. Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, yang dilakukan di Gedung Kementerian BUMN.
Rini mengaku senang dengan seluruh jajarannya yang membuktikan komitmen antikorupsinya melalui kegiatan penandatanganan ini.
“Saya sarankan teman-teman yang belum jadi bagian komitmen bisa melakukan program yang sama,” katanya. Sebab, dengan begitu, Rini yakin pihaknya akan memahami rambu-rambu dan menghindari korupsi demi masa depan bangsa yang lebih baik,” katanya.
