Bisnis.com, JAKARTA — DPR menilai semangat dan strategi yang disusun Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam meredam gejolak inflasi justru kerap mentah ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah pusat yang tak sejalan.
Sungkono, anggota Komisi XI DPR dari fraksi PAN, mencontohkan saat harga beras, bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras dan daging ayam ras (volatile food) relatif stabil lalu tiba-tiba pemerintah pusat menaikkan harga BBM, LPG 12 kg dan Tarif Dasar Listrik.
“Kebijakan itu tentu saja kebijakan tersebut langsung mengerek harga kebutuhan bahan pokok dan berdampak tekanan pada laju inflasi di berbagai daerah,” katanya seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Kamis (4/6/2015).
Lebih lanjut Sungkono ini mengatakan bahwa naiknya harga beras di pasaran tidak dibarengi dengan kenaikan harga gabah di tingkat petani sehingga disparitas harga beras dan gabah tidak dinikmati oleh para petani.
“Jika harga beras mahal, tapi harga gabah di petani murah saya mensinyalir adanya praktek ijon oleh para tengkulak (pengepul), mereka sengaja membeli gabah dari petani dengan harga murah lalu menimbunnya, ketika harga beras mahal baru mereka jual ke pasaran,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Perry Warjiyo, Deputi Gubernur BI mengatakan bahwa jajaran Bank Indonesia akan selalu berkoordinasi dengan TPID untuk mengantisipasi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terutama terkait Administrative Price.“Utamanya menjelang lebaran kami [TPID] akan bergerak untuk mengendalikan harga,” jelasnya.