Kabar24.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum mengaku siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan perihal pengelolaan dana negara untuk Pilkada Rp6,7 triliun meski belum ada penyelenggaraan pilkada.
Hadar Navis Gumay, salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengatakan tidak ada masalah perihal audit pengelolaan dana yang akan dilakukan BPK atas usulan DPR tersebut.
“Sejak awal kami sudah diaudit, ya monggo saja kalau mau audit lagi,” katanya, Jumat (29/5/2015).
Dana sebesar itu, jelasnya, diajukan KPU Daerah untuk penyelenggaraan Pilkada di 269 di kabupaten/kota dan provinsi.
“KPU pusat hanya sebagai penanggungjawab saja dalam pelaksanaan pilkada. Tetapi pengguna anggaran tetap KPU daerah,” kata Hadar.
Namun demikian, BPK dan DPR belum memberikan kepastian perihal jenis audit tersebut. “BPK akan menggelar rapat konsolidasi dengan Komisi II sebagai komisi yang menangani Pilkada,” kata Harry Azhar, Ketua BPK.
Menurut Harry, BPK tetap bisa menyelenggarakan audit kepada KPU meski pilkada belum diselenggarakan.
“Ini seperti audit dana bencana pemerintah. Sebelum bencana terjadi, kami tetap bisa mengauditnya.”
Sementara itu, Pimpinan DPR menilai audit kinerja KPU yang akan dilaksanakan oleh BPK memang perlu diadakan menyusul banyaknya daerah yang belum siap serta membengkaknya anggaran pilkada jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR yang ikut dalam pertemuan tersebut mengaku audit penting dilakukan menyusul banyaknya sumber anggaran Pilkada.
“Dana Pilkada bersumber dari APBD yang dibantu APBN. Nah, saat ini banyak daerah yang belum siap. Audit ini juga untuk menghitung keuangan daerah pascapilkada,” katanya.
