Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

RUU Sistem Perbukuan Nasional Mendesak Diundangkan

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Sistem Perbukuan Nasional yang kini digodok di DPR mendesak untuk dijadikan Undang-undang (UU) agar ada aturan soal peredaran buku, penerbit dan penulis selain adanya perlindungan hukum.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 26 Mei 2015  |  17:51 WIB
Ilustrasi - Rebloggy
Ilustrasi - Rebloggy

Kabar24.com, JAKARTA--Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Sistem Perbukuan Nasional yang kini digodok di DPR mendesak untuk dijadikan Undang-undang (UU) agar ada aturan soal peredaran buku, penerbit dan penulis selain adanya perlindungan hukum.

“Memang aneh kita di Indonesia ini, lama merdeka tapi soal UU Perbukuan tidak ada. Sehingga hasilnya, lihat saja buku pelajaran harga mahal, isinya tidak terawasi. Bahkan ada isi porno dan ISIS,” ujar Anggota Komisi X DPR, Popong Otje Junjunan dari Fraksi Partai Golkar dalam satu diskusi “Sistem Perbukuan Nasional” di Gedung DPR, Selasa (26/5/2015).

Menurut Popong, selama tidak ada payung hukum yang mengatur soal penerbit, penulis, peredaran buku, maka selama itu juga muncul ketidakteraturan soal perbukuan.Dia mencontohkan bagimana teraturnya soal perbukuan di India sehingga harganya pun tidak terlalu mahal.

“Soal buku pendidikan India bisa membuat harga murah, satu buku Rp4.000 dan Rp6.000, hasil cetaknya bagus, isinya terkontrol. Sedangkan di Indonesia, harga buku itu sudah harganya ratusan ribu rupiah, UU Sistem Perbukuan belum ada,” ujarnya.

Dia optimistis meski telat, Undang-Undang itu akan memberikan manfaat yang besar untuk negara. Pasalnya, dari UU itu negara diwajibkan membuat Badan Perbukuan Nasional yang bertanggung jawab penuh kepada presiden atas distibusi seluruh buku-buku yang dijual.

“Jujur kita akui seharusnya UU Sistem Perbuakuan itu ada sejak dahulu sejak zaman kemerdekaan,” ujarnya.

Popong berharap produk legislasi itu, yang saat ini telah masuk pada tahap pembahasan tingkat pertama di DPR dan masuk dalam Prolegnas legislasi 2015, dapat diundangkan dalam waktu dekat.

“UU ini memang dipaksakan. UU ini perlu supaya tidak terjadi lagi pelanggaran secara etika dan moral jadi mudahan-mudahan hal yang disebutkan itu bisa dikurangi,” ujarnya.

 

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr buku
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top