Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Presiden Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Pukul 13.00 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini diagendakan menggelar sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden pukul 13.00. Belum diketahui agenda yang akan dibahas oleh presiden bersama semua pimpinan pemerintahan tersebut.
Akhirul Anwar
Akhirul Anwar - Bisnis.com 19 Mei 2015  |  07:58 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla sebelum memimpin jalannya sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/3/2015). - Antara/Andika Wahyu
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla sebelum memimpin jalannya sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/3/2015). - Antara/Andika Wahyu

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini diagendakan menggelar sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden pukul 13.00. Belum diketahui agenda yang akan dibahas oleh presiden bersama semua pimpinan pemerintahan tersebut.

Sebelum menggelar sidang kabinet paripurna, Presiden lebih dulu menerima kunjungan audiensi Persatuan Insinyur Indonesia (PII) pukul 09.00 di Istana Merdeka.

Adapun sidang kabinet paripurna merupakan agenda presiden untuk membahas beberapa hal prioritas untuk diselesaikan. Biasanya menyangkut isu terkini pemerintahan Kabinet Kerja.

Seluruh Menteri dan pimpinan militer Kapolri, Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara ikut dalam pertemuan di sebuah ruangan besar Kantor Presiden tersebut.

Kemarin Jokowi sudah bertemu dengan pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi II DPR RI dalam rangka rapat konsultasi antara legislatif dengan eksekutif. Hasilnya beberapa persoalan penting dibicarakan dalam pertemuan kurang lebih satu jam itu.

Yang paling utama adalah usulan revisi UU Pilkada dari legislatif kepada eksekutif. Presiden diberi waktu oleh DPR untuk lebih dulu membahasnya bersama menteri terkait.

Kemudian tidak kalah pentingnya soal pembahasan 37 legislasi yang terkendala keaktifan menteri terkait. DPR meminta Jokowi untuk menegur para menterinya yang lambat dalam menyusun proposal dan naskah akademik rancangan Undang-Undang.

Terakhir, penyelesaian nomenklatur di kementerian lembaga. Masih ada beberapa kementerian yang belum mengajukan perpres yang bakal menghambat proses penyerapan anggaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jokowi
Editor : Yusran Yunus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top