Kabar24.com, JAKARTA—Keberanian baru di Maluku diperlukan agar bisa membangun daerah dan mengelola kekayaan yang dimiliki.
Untuk itu, perlu bangkitnya kepemimpinan lokal (local leadership) yang mampu memberi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat dan pada akhirnya menjadi perhatian pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Deputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) William Subandar dalam diskusi “Safe Maluku” yang diselenggarakan Archipelago Solidarity Foundation pimpinan Engelina Pattiasina di Jakarta, Selasa (12/5/2015) malam.
Sebelum diskusi, diputar film dokumenter tentang jejak perjuangan pahlawan Maluku, Pattimura, berjudul “Karabessi” yangdibuat dan disutradari Chris Pelamonia.
William yang juga putra Maluku ini mengungkapkan ada yang salah selama ini yang diperbuat masyarakat Maluku. Kesalahan itu harus diperbaiki, salah satunya dengan tampilnya kepemimpinan lokal yang kuat.
“Lihat Jokowi, figur dan kepemimpinannya mencuat dan akhirnya diperhatikan pusat,” katanya dalam diskusi tersebut.
Menurutnya, tanpa kepemimpinan lokal yang kuat, masyarakat Maluku akan bertikai dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. “Jadi, perlu local leadership yang kuat,” katanya.
Pembicara lain, mantan rektor Universitas Pattimura (Unpati) Mus Huilselan mengatakan dalam kaitan membangkit kembali pamor dan kekuatan Maluku, maka diperlukan Patimura-Pattimura Muda Kabaresi yang memiliki semangat perjuangan dan keberanian untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.
“Berani menyatakan pendapat, berani berkorban untuk kepentingan rakyat. Ini penting agar Maluku menjadi wilayah terdepan dalam pembangunan kemaritiman dan kelautan,” kata Mus.
Sementara itu, Wakil Rektor Unpati Nus Saptenno menyoroti aspek pembangunan SDM Maluku yang harus dikejar hingga menyamai SDM wilayah lain.
“Saya sedih, kini Maluku identik dengan berbagai kelemahan dan keterpurukan, padahal daerah kita amat kaya dan dulu menjadi pusat perdagangan internasional. Ayo, kita harus bangkit,” katanya.
OTONOMI KHUSUS
Direktur Archipelago Solidarity Foundation Engelina Pattiasina mengungkapkan masyarakat Maluku mendesak Presiden Jokowi untuk memberikan otonomi khusus (otsus) bagi daerah di Kawasan Indonesia Timur, khususnya Maluku.
Hal itu bertujuan untuk mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia. “Harus ada keseriusan dari pemerintah untuk membangun Kawasan Timur Indonesia melalui pemberian otonomi khusus bagi Maluku,” kata kata Engelina usai pemutaran film dokumenter Kabaressi yang mengawali diskusi “Safe Maluku”.
Dia menegaskan wilayah Maluku perlu mendapat perlindungan dari ancaman kerusakan lingkungan dan sumber daya alam.
“Sumber daya alam di Maluku, di satu sisi menjadi berkat, tetapi juga mengandung petaka di sisi yang lain. Tidak boleh terjadi, eksploitasi sumber daya alam mengorbankan lingkungan termasuk kekayaan keanekaragaman hayati di Maluku,” katanya.
Dia menyesalkan tidak ada keseriusan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk kemajuan wilayah timur terutama di Maluku sehingga dikhawatirkan daerah ini akan terus tertinggal dari daerah lainnya.
“Maluku sekadar menjadi penonton yang bakal menanggung dari semua kerusakan yang muncul,” ujar Engelina.
