Data Amburadul, Pemprov Jateng Gandeng BPS

Bisnis.com,SEMARANG –Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menjalin kemitraan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinas/instansi lainnya agar memperoleh validasi data, sehingga kebijakan publik yang diambil pemerintah dapat tepat sasaran.

Kemitraan itu dilakukan mengingat tidak tersedianya data yang paling mutakhir sehingga menjadi kendala dalam mengatasi sejumlah persoalan sosial di Jateng.

“Mungkin kita dan BPS bisa kerjasama. Misalkan ada interface, maka materi data yang diberikan oleh teman-teman dari BPS bisa kita turunkan derivatnya untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya lebih lokal. Ini kami terapkan juga dengan Bank Indonesia,” papar Gubernur Jateng Ganjar Pranowo seperti dalam laman jatengprov.go.id, Senin (11/5).

Pihaknya menginginkan kepada BI untuk membuat CCTV ekonomi Jateng. Tujuannya, ujar Ganjar, komoditas apa yang sedang tumbuh dan bagaimana perkembangannya bisa terpantau dengan jelas termasuk saat inflasi. Sehingga intervensi bisa cepat dilakukan.

Ganjar membeberkan peristiwa terbakarnya Pasar Johar Kota Semarang yang baru saja terjadi juga memerlukan data valid tentang jumlah pedagang setempat, sehingga akan lebih memudahkan relokasi. Pedagang-pedagang dari luar Pasar Johar yang tiba-tiba muncul dapat diantisipasi.

“Saya dialog langsung dengan pedagang, kapan Pak kami bisa dipindah? Kalau bisa kita kompak satu tempat Pak. Ok, jawab saya. Kamu bisa mendata nggak seluruh pedagang pasar ini tanpa ada pihak luar yang boleh masuk atau penumpang gelap? Ini yang coba kita dorong,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga terus berupaya mendata jumlah petani di Jawa Tengah dan komoditas pertanian yang mereka hasilkan. Melalui data ini, rendahnya harga jual komoditas pertanian dan kelangkaan pupuk bersubsidi dapat ditekan.

“Sampai hari ini saya sedang mendata berapa petani saya. Data statistik kalau tidak salah turun empat juta orang yang berproduksi di sawah. Setelah panen komoditas, saya minta lagi datanya. Petani ada dimana, tanam apa, dan kapan? Kemudian data itu kita inputkan ke dalam suatu sistem IT. Tugas saya membridging melalui MoU dengan para gubernur. Kamu beli cabai dari saya ya, nanti saya kirim pada bulan ini. Pasti harganya tinggi,” papar mantan anggota DPR RI tersebut.

Pada kesempatan tersebut, staf Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Desi mengusulkan agar pendataan untuk program Jaminan Kesehatan Derah (Jamkesda) dilakukan berdasarkan Nomor Induk Kepegawaian (NIK). Sehingga, data ganda tidak terjadi.

Kepala BPS Provinsi Jateng Ibram Syahboedin menyampaikan bahwa sejumlah program baru yang dicanangkan oleh pemerintah daerah akan diadakan pengumpulan informasi tentang NIK. Dia juga mengimbau agar para kepala BPS kabupaten/kota bersinergi untuk menyukseskan Forum Konsultasi Publik (FKP).

Sebagai informasi, FKP bertujuan meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memutakhirkan informasi administratif wilayah dan keberadaan rumah tangga.

“Di dalam pendataan nanti, khususnya untuk program-program baru, memang akan ada pengumpulan informasi tentang NIK. Karena 86% pendataan yang ada sudah terintegrasi dengan NIK. Titik krusial nanti ada pada FKP sehingga saya mengimbau kepala BPS kabupaten/kota benar-benar sinergi,” terangnya.