Bisnis.com, SEMARANG— Persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) hingga akhir 2014 yang masih tinggi menjadi fokus masalah di Provinsi Jawa Tengah. Fakta ini menuntut upaya maksimal pemerintah dalam menyusun rencana kerja mendatang agar lebih efektif mengatasinya.
Berdasarkan capaian pada 2014, persentase penduduk miskin sebesar 13,58 % sedangkan TPT sebesar 5,68 %.
"Ada beberapa sektor yang menjadi prioritas pembangunan Jateng pada tahun 2016. Utamanya penduduk miskin dan pengangguran," papar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jateng Urip Sihabudin dalam laman resminya, Selasa (12/5/2015).
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan penduduk miskin di Jawa Tengah turun 4,98 % menjadi 8,6 % pada 2016. Sementara TPT akan diturunkan menjadi 4,66%.
Urip mengatakan akan berbagi tugas dengan kabupaten/kota untuk menekan persentase penduduk miskin di antaranya melalui bea siswa miskin dan bantuan pembangunan bagi rumah tidak layak huni (RTLH). Selain itu, BPJS Kesehatan non kuota masih tersisa 1,6 juta akan diselesesaikan oleh kabupaten/kota sebesar 70% dan Pemprov Jateng sebesar 30 %.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Dia menyarankan, aparatur pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa juga didayagunakan untuk memantau perkembangan warga di wilayahnya masing-masing. Sehingga, akan diketahui data warga miskin dan pengangguran secara lebih rinci.
