Kabar24.com, JAKARTA-- Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo segera membuang nama-nama calon panitia seleksi calon pimpinan KPK yang berasal dari partai politik.
Pasalnya, hal tersebut dikhawatirkan akan disusupi kepentingan partai politik tertentu untuk melemahkan, bahkan membubarkan KPK.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (11/5/2015).
"Presiden harus membuang dari susunan pansel KPK mereka yang berasal dari parpol atau politisi atau yang berafiliasi dengan parpol maupun akademisi yang jadi pembela atau ahli untuk koruptor atau figur yang tidak pro KPK," tuturnya.
Salah satu cara agar dapat melihat baik atau tidak seorang panitia seleksi calon pimpinan KPK, pemerintah harus melibatkan KPK dan PPATK secara institusi untuk memantau rekam jejak dari masing-masing panitia seleksi calon pimpinan KPK.
"Ada baiknya calon pansel juga dilihat rekam jejaknya melalui saringan KPK dan PPATK," katanya.
Integritas
Menurut Emerson, seluruh panitia seleksi calon pimpinan KPK haruslah sosok yang berintegritas, independen, tak memiliki konflik kepentingan dengan KPK, tak memiliki masalah pada masa lalu, memiliki komitmen, serta semangat antikorupsi.
"Dukungan Presiden Jokowi terhadap KPK dan menghindari pelemahan KPK harus dimulai dari pemilihan yang ketat para calon anggota pansel KPK," tukasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menegaskan Presiden telah memberi arahan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno untuk membentuk Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK.
Pasalnya, masa jabatan pimpinan KPK saat ini akan berakhir pada Desember 2015 dan harus segera dilakukan pembentukan pantia seleksi calon pimpinan KPK, agar persiapannya lebih matang.
