Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ada Apa Dengan Kongres Partai Demokrat?

Beberapa hari menjelang pelaksanaan Kongres Partai Demokrat pada 11-13 Mei mendatang, suhu politik di internal partai pemenang Pemilu 2009 itu mulai terasa panas.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 07 Mei 2015  |  11:10 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Kabar24.com, JAKARTA—Beberapa hari menjelang pelaksanaan Kongres Partai Demokrat pada 11-13 Mei mendatang, suhu politik di internal partai pemenang Pemilu 2009 itu mulai terasa panas.

Penggantian ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di sejumlah daerah dan penunjukan pelaksana tugas (PLT) dengan berbagai alasan, menjadi salah satu pemicu memanasnya suhu tersebut.

Ada alasan mereka diganti oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) karena jebloknya raihan suara di wilayah mereka. Ada pula alasan karena mereka tidak loyal pada sang ketua umum.

Penggantian para pimpinan daerah itu merupakan kelanjutan dari beredarnya formulir pernyataan dukungan untuk melanjutkan kepemimpinan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di partai itu.

Tidak tanggung tanggung, formulir dukungan itu dilengkapi materai sebagaimana diakui kader partai yang kini menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Bali, Gede Pasek Suardika.

Artinya, sudah ada arahan untuk kembali menetapkan SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat. Padahal, SBY dalam Kongres Luar biasa di Bali berjanji akan memimpin partai itu hingga tahun ini.

Mengapa sampai tahun ini? Karena semula SBY mengambil alih posisi ketua umum hanya dalam rangka menghabiskan periode kepemimpinan Ketua Umum Anas Urbaningrum yang dilengserkan akibat terlibat kasus korupsi setelah terpilih lewat kongres di Bandung pada 2010.

Karena alasan itulah dilakukan Kongres Luar Biasa yang secara aklamasi menetapkan SBY sebagai ketua umum dan Sekjen dijabat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

Memang, tren aklamasi untuk menentukan ketua umum partai tengah menggejala pasca Pemilihan Presiden 2014.  Lihat saja pemilihan ketua umum Partai Gerindra, Hanura, Partai Golkar dan PKB yang kembali menetapkan ketua umum terdahulu sebagai pemimpin partai.

Selain tidak banyak menghabiskan biaya, aklamasi disebut-sebut akan mampu menghindari perpecahan di tubuh partai. Akan tetapi alasan itu tampaknya tidak berlaku di tubuh Partai Demokrat yang ditandai dengan penolakan oleh kader partai di tingkat daerah.

Intrik politik pun dimulai pada Kamis lalu (30/4/2015) ketika puluhan kader yang mewakili ratusan mereka yang di-PLT oleh pengurus pusat bersatu untuk mengambil sikap.

Sebanyak 161 ketua DPC yang di-PLT mendeklarasikan Kaukus Penyelamatan Partai Demokrat (KPPD) di sebuah hotel di bilangan Senayan, Jakarta.

Selain tidak setuju dengan cara pemecatan itu, mereka menyatakan tidak setuju dengan sistem aklamasi mengingat masih banyak kader partai yang mampu melanjutkan kepemimpinan partai

Mantan Ketua DPC Kota Blitar, Heru Sunariyanta menilai SBY tidak konsisten dengan pernyataannya pada Kongres Luar biasa di Bali yang menyatakan tidak akan maju lagi sebagai calon ketua umum partai itu.

Meski demikian, dia tidak mau menyebutkan siapa yang akan diajukan sebagai calon ketua umum untuk menghadapi SBY.

Memang, untuk membesarkan Partai Demokrat, SBY seharusnya taat pada AD/ART yang ada dan memenuhi janji-janjinya. Bahkan, seharusnya SBY tidak lagi mencalonkan diri sebagai calon ketua umum Partai Demokrat dan menyerahkannya kepada yang lebih muda sebagaimana diinginkan para kader tersebut. 

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sby partai demokrat
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top