Bisnis.com, JAKARTA—Di tengah protes dunia internasional, pemerintah Iran mendukung eksekusi mati di Indonesia sebagai pelaksanaan kebijakan yang sesuai aturan hukum.
Wakil Presiden Iran Bidang Manajemen dan Perencanaan Mohammad Bagher Nobakht mengatakan masing-masing negara memiliki peraturan dan undang-undang sendiri.
Menurut dia kebijakan hukum tidak bisa dianggap sebagai kekerasan, termasuk kebijakan hukuman mati. “Kekerasan adalah hal yang berbeda. Melaksanakan UU secara benar dan tepat adalah hal yang lain, harus dipisah,”ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Rabu(29/4/2015).
Dia juga mengakui bahwa Iran memiliki peraturan yang sama dengan Indonesia, yakni menerapkan hukuman mati untuk pelanggaran hukum tertentu.
Seperti diberitakan sebelumnya, para pemimpin dunia mengutuk eksekusi delapan narapidana yang berlangsung pada dinihari di Pulau Nusakambangan, Cilacap.
Menteri Luar Negeri Selandia Baru Murray McCully mengaku negaranya sangat menentang hukuman mati dalam semua kasus dan semua keadaan.
Presiden Brasil Dilma Rousseff menyampaikan eksekusi mati narapidana asal Brasil di Indonesia menandai peristiwa serius dalam hubungan antara kedua negara. Perdana Menteri Australia Tony Abbott mendeskripsikan hukuman mari sebagai hal yang kejam dan tidak perlu.
