Kabar24.com, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai dapat memperbaiki komunikasinya dengan ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan cara memberi porsi yang sesuai di kabinet untuk PDIP.
Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Phillips Vermonte mengatakan dalam susunan kabinet pemerintahan saat ini tidak terlalu menguntungkan untuk PDIP, karena minimnya posisi yang didapat.
"Karena Presiden mempunyai hak prerogratif. Sebenarnya itu hal yang mudah untuk diselesaikan," katanya saat berdiskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).
Adapun bagi-bagi kursi, menurut Phillips wajar dalam dunia politik terutama kepada partai pengusung. Menjadi tidak wajar ketika jatah tersebut diberikan kepada semua kelompok.
"Bahkan yang membenci. Mau dukung atau tidak tetap dikasih kursi akibatnya seperti kartel," katanya.
Dia mengatakan yang terpenting saat ini, Joko Widodo harus memperbaiki hubungan dengan Megawati.
Saat menyampaikan pidato politik di Kongres IV PDIP, Bali, Megawati disebut secara tidak langsung memberikan sindirian kepada petugas partai yaitu Presiden Joko Widodo.
Isi pidatonya, Mega meminta pemimpin negara alias Presiden mengerjakan kewajibannya dan tidak menghitung akibat dari kebijakannya.
"Kerjakanlah kewajibanmu dan tidak hitung akibatnya, kepemimpinan ini hanya akan muncul kalau pahami bangsa dan rakyat serta asal usulnya," katanya Kamis (9/4/2015) lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
