Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Isi Pertemuan Jokowi & Pimpinan DPR

Pertemuan konsultasi Presiden Joko Widodo dengan pimpinan DPR berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Jokowi mengapresiasi pertemuan tersebut karena merupakan konvensi ketatanegaraan yang baik dalam rangka membicarakan masalah kebangsaan dari hati ke hati.
Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan pers seusai pertemuan konsultasi di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senin (6/4/2015)./JIBI-Akhirul Anwar
Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan pers seusai pertemuan konsultasi di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senin (6/4/2015)./JIBI-Akhirul Anwar

Bisnis.com, JAKARTA—Pertemuan konsultasi Presiden Joko Widodo dengan pimpinan DPR berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Jokowi mengapresiasi pertemuan tersebut karena merupakan konvensi ketatanegaraan yang baik dalam rangka membicarakan masalah kebangsaan dari hati ke hati.

"Kita bisa membicarakan masalah kebangsaan dari hati ke hati dalam suasana kekeluargaan, jangan ada pikiran di dalam kami tadi ribut atau ramai, tidak, suasananya sangat kekeluargaan," katanya saat memberikan keterangan pers bersama dengan Ketua DPR Setya Novanto, Senin (6/4/2015).

Presiden berharap pertemuan konsultasi yang dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan Ketua DPR, Alat Kelengkapan dan pimpinan Fraksi akan memperkuat sinergi antar lembaga negara dalam upaya mempercepat pembangunan dan kesejahteraan.

Dalam kesempatan itu DPR mengajukan dua pertanyaan mengenai pembatalan pelantikan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan dan implementasi APBNP 2015. Sehubungan dengan Kapolri disampaikan bahwa Presiden sudah menyurati DPR RI perihal pengangkatan Kapolri.

"Dan saya jelaskan tadi mengenai alasan tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri yaitu mengingat bahwa pencalonan komjen Drs Budi Gunawan SH Msi jadi kapolri menimbulkan perdebatan di masyaraka. Dan dalam rangka menciptakan ketenangan di masyarakat serta kebutuhan kepolisian RI kami mengajukan Kapolri yang baru," kata Jokowi.

Jokowi beralasan bahwa pengajuan Komjen Pol Badrodin Haiti menggantikan Budi Gunawan karena alasan sosiologis dan yuridis.

"Terkait dengan alasan tersebut di atas kami menerangkan memang alasan sosiologis dan alasan yuridis," jelasnya.

Kemudian yang kedua DPR minta penjelasan tentang pelaksaanan APBNP. Menurut Jokowi penyerapan anggaran tiga bulan pertama tahun ini 18,5% lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu 15,6%.

"Karena kalau kita lihat dari data dibandingkan tahun yang lalu dari 1 Januari sampai 31 Maret tahun yang lalu 15,6 (%) tahun ini 18,5 (%) artinya pelaksanannya sudah berjalan dan kami ingin agar pelaksanaan itu lebih cepat lagi," papar Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akhirul Anwar
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper