Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Perpres Uang Muka Mobil Pejabat Dicabut, KY: Itu Cocok

Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrahman Syahuri mengatakan bahwa keputusan Presiden Jokowi mencabut Peraturan Presiden (Perpres) terbaru tentang Fasilitas Uang Muka Mobil Pejabat Negara adalah cocok.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 07 April 2015  |  02:00 WIB
Jokowi di dalam mobil kepresidenan Mercedes-Benz, Sabtu (23/8/2014). (JIBI/Solopos/Antara - Reno Esnir)
Jokowi di dalam mobil kepresidenan Mercedes-Benz, Sabtu (23/8/2014). (JIBI/Solopos/Antara - Reno Esnir)

Kabar24.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrahman Syahuri mengatakan bahwa keputusan Presiden Jokowi mencabut Peraturan Presiden (Perpres) terbaru tentang Fasilitas Uang Muka Mobil Pejabat Negara adalah cocok.

"Cocok karena sudah tidak relevan dengan tujuan awal untuk membantu pejabat negara," ujar Taufiq melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (5/4/2015).

Taufiq berpendapat bahwa para pejabat negara sudah mendapatkan fasilitas mobil mewah, sehingga bantuan uang muka tersebut sesungguhnya tidak lagi diperlukan.

"Bagi penerimanya juga bingung karena legal peruntukan bantuan itu untuk beli mobil, tapi untuk beli mobil kan sudah ada mobil," ujar dia.

Lebih lanjut Taufiq kemudian menyebutkan bila bantuan uang tersebut dipergunakan untuk peruntukan yang lain maka tentu akan bertentangan dengan tujuan Keppres. "Maka saya katakan sebaiknya nggak usah ada bantuan itu," kata Taufiq.

Sebelumnya Perubahan Perpres Nomor 68/2010 tentang Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan yang ditandatangani Jokowi pada 20 Maret 2015.

Berdasar Perpres itu, pemerintah menaikkan tunjangan uang muka bagi pejabat negara untuk pembelian kendaraan perorangan menjadi Rp210,89 juta dari semula Rp116,5 juta.

Kemudian pada Senin (6/4) Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan agar Peraturan Presiden (Perpres) terbaru tentang Fasilitas Uang Muka Mobil Pejabat Negara tersebut dicabut.

Ia menyebutkan dalam jangka waktu 3 bulan terakhir ada dinamika yang membuat rumusan awal tidak sesuai dengan konteks dinamika yang sekarang sedang berjalan. "Ini bukan kesalahan prosedur, ini karena konteks perekonomian di masyarakat sehingga harus dipertimbangkan dalam implementasinya," katanya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Uang Muka Mobil Pejabat

Sumber : Antara

Editor : Fatkhul Maskur

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top