Israel Berang, Kesepakatan Nuklir Dengan Iran Disepakati

Bisnis.com, JERUSALEM -  Perdana Menteri Israel Benjamin Netayahu melakukan pembicaraan dengan kepala keamanan pada Jumat (3/4/2015) setelah Iran dan kekuatan dunia menandatangani garis besar kesepakatan nuklir bersejarah walaupun Israel menentangnya.

Para pejabat mengecam pengumuman yang dikeluarkan pada Kamis (2/4/2015) di Lausanne soal kesepakatan kerangka kerja dengan menyebutnya sebagai sebuah "kesalahan bersejarah". Mereka memperingatkan  jika diterapkan, kesepakatan itu akan mengacaukan keberadaan negara Yahudi.

Media setempat mengatakan Netanyahu meminta agar sidang kabinet bidang keamanan digelar dengan dihadiri para pejabat tinggi badan keamanan Israel.

"Perdana menteri akan menggelar sidang bidang keamanan," kata seorang pembantu kepada kantor berita AFP.

Juru bicara pemerintah Mark Regev mengatakan kepada para wartawan di Jerusalem bahwa jalan menuju kesepakatan permanen yang disetujui di Swiss itu merupakan "arah yang sangat, sangat berbahaya".

"Kesepakatan ini tidak hanya buruk bagi Israel, tapi juga buruk untuk kawasan dan dunia," ujarnya kepada AFP.

"Program nuklir Iran tidak hanya mengancam negara kami, program nuklir Iran mengancam perdamaian dan keamanan dunia." Kerangka kesepakatan yang dibukukan oleh Iran dan kekuatan dunia yang disebut dengan P5+1 itu menandai terobosan penting dalam kebuntuan selama 12 tahun antara Teheran dan negara-negara kuat dunia menyangkut program nuklir Iran.

Berdasarkan kesepakatan tentang garis besar, Iran setuju untuk secara drastis mengendalikan kapasitas pengayaan uraniumnya sebagai imbalan atas pencabutan sanksi-sanksi, yang telah melumpuhkan perekonomian negara itu.

Teheran selama ini membantah berupaya mengembangkan senjata nuklir, namun Israel berkali-kali memperingatkan bahwa kemampuan Iran untuk memiliki bom nuklir akan membahayakan kawasan secara keseluruhan.

Menteri Intelijen Yuval Steinitz, saat mengulang peringatan-peringatan yang dikeluarkan Iran, mengatakan semua pilihan terbuka.

"Jika kita tidak punya pilihan... opsi militer mungkin akan diajukan," katanya.