Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Menkumham Yasonna Laoly tidak menjatuhkan martabat dan wibawa hukum Indonesia dengan membuat keputusan yang kontraproduktif atas konflik di tubuh PPP dan Partai Golkar.
Menurutnya, keputusannya Menkumham terhadap PPP dan Golkar akhir-akhir ini dinilai kontraproduktif. Pasalnya , ketika PPP pimpinan Suryadarma Ali mendapat legitimasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah mengalahkan Romahurmuzy , Yasonna tidak segera mengesahkannya.
Sedangkan ketika Mahkamah Partai Golkar (MPG) Muladi memutuskan untuk tidak membuat putusan terkait kepemimpinan ganda antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, Yasonna justru mengesahkan kepemimpinan Agung Laksono.
“Secara kasat mata, apa yang dilakukan oleh Menteri Yasonna Laoly itu kontraproduktif. Mau dibawa kemana hukum kita ini?,” ujar Hidayat dalam dialog empat pilar MPR RI Membangun Komunikasi Politik Kebangsaan bersama Ketua Dewan Pers yang juga mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan di Gedung MPR, Senin (16/3/2015).
Dia menyebutkan langkah Yasonna selain memalukan juga membuat hukum tidak berwibawa.
Menurut Hidayat, apa yang dilakukan oleh Yasonna Laoly tersebut justru akan merugikan Presiden Jokowi. Terlebih selama ini Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR sudah berjalan baik dan tidak ada lagi konflik kepentingan, ujarnya.
“Terakhir soal calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG), APBN-P, dan lain-ain,” ujarnya.
Sementara itu, Bagir Manan menyampaikan pendapat serupa dengan hidayat. Hanya saja dia mempertanyakan siakp Ketua MPG Muladi yang tidak tegas untuk bersikap sehingga tidak membuat keputusan.
Dia juga mempertanyakan sikap Yasonna yang dengan penuh percaya diri membuat keputusan untuk memenangkan kubu Agung Laksono. “Tapi, saya tidak tahu, kalau Menteri Yasonna Laoly mempunyai sumber-sumber lain di luar,” katanya. []
