Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) menantang para kepala daerah untuk meniru sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang berani menolak kompromi saat ada penyimpangan dalam pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Koordinator ICW Ade Irawan memuji Ahok, sapaan Basuki, yang berani pasang badan untuk memperjuangkan e-budgeting dan menolak anggaran siluman yang diduga titipan banyak lini senilai Rp12,1 triliun dalam APBD 2015.
“Saya kira Ahok patut ditiru dan diteladani oleh kepala-kepala daerah yang lain,” kata Ade kepada Bisnis, Selasa (3/3/2015).
ICW beberapa kali aktif menelusuri dugaan penyimpangan dalam anggaran di beberapa daerah. Menurut Ade selama praktik titip menitip juga banyak ditemui di daerah luar Jakarta. Namun jarang ada kepala daerah yang berani mengungkap praktik koruptif itu ke publik.
“Saya kira apa yang terjadi di Jakarta juga terjadi di daerah-daerah lain, cuma masalahnya kepala daerahnya umumnya mengakomodir atau berkompromi. Jadi beda dengan Ahok yang menolak,” kata dia.
Dia menyatakan selama ini bahasa pengadaan dalam anggaran memang paling rawan penyimpangan. Salah satu contohnya yang dilaporkan Ahok ke KPK adalah terkait pengadaan uninterruptible power supply (UPS) atau suplai daya bebas gangguan di beberapa sekolah di DKI senilai Rp5,8 miliar per sekolah pada anggaran 2014.
Pengadaan UPS yang kembali disisipkan dalam rancangan APBD 2015, kali ini tak hanya untuk sekolah tapi juga di kantor kelurahan dan kecamatan. Total anggaran siluman kali ini mencapai Rp12,1 triliun. Ahok menuding pelaku yang menitipkan dana siluman itu adalah anggota DPRD.
