Kabar25.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menambah kuota transmigrasi asal Jawa Barat ditambah.
Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan permintaan kuota tersebut mencapai tiga kali lipat karena ajuan transmigran asal Jabar, datang dari berbagai tempat dan daerah di Indonesia.
Menurutnya sejumlah daerah yang meminta tambahan kuota transmigran asal Jawa Barat adalah Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan."Hanya saja kan kita dikuota oleh Kementerian," katanya di Bandung, Senin (23/2).
Piihaknya akan segera mengirimkan surat permintaan tambahan kuota transmigran asal Jawa Barat kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. "Mudah-mudahanan ke depan kuotanya bertambah," katanya.
Gubernur sendiri menginginkan warganya dapat merantau melalui kemampuan atau mengasah keterampilan yang dimiliki sekecil apapun, baik itu usaha industri kecil, industri kreatif, ataupun UMKM.
Dia mencontohkan bagaimana makanan khas Jabar yang dapat dikembangkan menjadi usaha kuliner dan menjadi sebuah usaha besar di perantauan.
Kadisnakertrans Jabar Hening Widiatmoko mengatakan saat ini daerah yang paling memungkinkan diisi oleh transmigran asal Jabar adalah Kalimantan dan Maluku.
Menurutnya dua daerah itu lebih terbuka dibanding Sumatera yang lahan untuk transmigrannya sudah terbatas. “Sumatera sudah nggak bisa, paling Sumsel daerah Banyuasin, Muara Enim,” katanya.
Minat daerah lain menerima transmigran asal Jabar karena terkenal patuh dan tak macam-macam.
Menurutnya transmigran asal Jabar bisa saja dikirimkan ke daerah yang sudah penuh sepanjang ada kerja sama antar daerah.
Menurutnya anggaran transmigrasi berasal dari kementerian, namun alokasi dari APBD provinsi dan kabupaten/kota tetap ada. “Kuota transmigrasi untuk masyarakat Jabar tahun ini 133 kepala keluarga,” ujarnya
Sementara itu, Pemkab Bandung belum mendapatkan jatah pengiriman untuk program transmigrasi 2015.
Pasalnya, hingga kini pemda belum mendapatkan kejelasan mengenai adanya kuota tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan tidak mendapatkan jatah sama sekali.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Bandung Rukmana mengatakan, pada 2013 Pemkab Bandung sama sekali tidak mendapatkan jatah untuk transmigrasi dari pusat dan baru kembali mendapatkan jatah pada 2014 sebanyak 25 Kepala Keluarga (KK).
"Pada dasarnya jatah untuk transmigrasi ini tidak setiap tahun ada. Padahal program ini banyak sekali manfaatnya terutama dalam rangka mengangkat kehidupan keluarga yang ekonomi masih dibawah," katanya
