Anggota DPR: Polri & KPK Saling Buka Kartu Truf

Kalangan anggota dewan dan praktisi hukum menilai penangkapan Bambang Widjojanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan bukti dari proses saling adu kuat dua institusi penegak hukum negara itu.

Ashari Purwo Adi N - Bisnis.com

Jumat, 23 Januari 2015 | 16:03

Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi Yogyakarta melakukan aksi di Perempatan Tugu, Yogyakarta, Jumat (23/1). Mereka mengecam penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh polisi karena merupakan upaya untuk melemahkan KPK. Foto: Antara/Noveradika

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan anggota dewan dan praktisi hukum menilai penangkapan Bambang Widjojanto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan bukti dari proses saling adu kuat dua institusi penegak hukum negara itu.

Asrul Sani, Anggota Komisi III DPR, mengatakan tidak bisa dipungkiri penangkapan Bambang itu terjadi setelah KPK menetapkan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka. "Mereka adu kuat, saling kunci. Sekarang, kartu truf mereka keluarkan," katanya, Jumat (23/1/2015).

Untuk saat ini, paparnya, seluruh anggota komisi hukum di DPR masih menunggu perkembangan kasus yang melibatkan person dua institusi itu. "Selanjutnya, panja penegakan hukum akan membuat pansus untuk menyelesaikan kasus ini."

Tantowi Yahya, politikus Partai Golkar, mengaku kalangan dewan masih menghimpun alasan penangkapan Bambang meski sudah ada pernyataan perihal rekayasa kesaksian kasus Pilkada Kotawaringin Barat. "Penangkapan itu ada aturannya. Apalagi menyangkut pejabat negara."

Meski demikian, penangkapan Bambang itu sarat dengan nuansa balas membalas. KPK menetapkan salah seorang dari keluarga polri sebagai tersangka. Kemudian polri melakukan penangkapan kepada keluarga KPK.

"Jadi, apapun alasan nanti yang akan disampaikan oleh Polri, suasana yang ditangkap publik ya seperti itu," katanya.

Sat ini, kalangan dewan dan praktisi politik menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan konflik antarlembaga ini. "Konflik ini adalah sesuatu yang kurang sehat dalam proses berbangsa bernegara."

Jimly Asshidiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus pakar hukum dan tata negara, meminta kepada Jokowi untuk segera turun tangan. Pasalnya, saat ini, penetapan tersangka Budi Gunawan sudah memasuki ranah politik yang mengakibatkan antarinstitusi penegak hukum saling serang.

"Ini tidak bagus, jadi Jokowi harus segera turun tangan," katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler.

Menurutnya, Jokowi jangan sampai menunggu polemik calon kapolri yang sarat dengan politik itu bisa berdampak pada memburuknya situasi politik di Tanah Air.