Kabar24..com, JAKARTA - Aktivis pemberantasan korupsi meminta Presiden Joko Widodo turun tangan merespons serangan yang dilancarkan oleh Pelaksana Tugas Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto terhadap Ketua KPK Abraham Samad dan institusi KPK.
Pada Kamis (22/1/2015), Hasto menggelar sebuah konferensi pers untuk membenarkan isi sebuah artikel di media warga bertajuk "Rumah Kaca Abraham Samad" yang menceritakan bahwa Abraham Samad mengajak sejumlah politisi PDI-P untuk bertemu sebanyak enam kali sebelum kontestasi Pemilihan Presiden 2014 berlangsung.
"Jokowi selaku kader PDI-P bisa meminta internal partai PDI-P untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK," kata Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho.
Hasto juga merekomendasikan agar KPK membentuk komite etik dan berharap Abraham Samad berani mengakui terjadi banyak pertemuan dengan sekurang-kurangnya dua petinggi partai politik di antaranya PDI-P dan Partai Nasional Demokrat, dalam kaitan dengan proses pencalonan Samad sebagai calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2014 lalu.
Pernyataan Hasto, yang masih dipertanyakan dalam kapasitas pribadi ataukah mewakili institusi PDI-P, dinilai telah memunculkan kesan di hadapan publik berniat mengganggu proses hukum yang tengah dilakukan oleh KPK terhadap kasus rekening tidak wajar milik calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan.
Sebab Hasto juga mengklaim mengutip Samad yang menyatakan kegagalan dia menjadi cawapres Joko Widodo adalah Budi Gunawan.
"Saya pikir dia memperkeruh suasana. Ya artinya kan justru pernyataan dia itu memunculkan kesan ke publik ada keinginan mengganggu proses hukum yang sedang dilakukan KPK," kata Emerson.
Kemudian langkah kedua, lanjut Emerson, adalah dengan kapasitas Joko Widodo sebagai Presiden RI, sepatutnya bisa memberikan peringatan terhadap para bawahannya yang mengeluarkan pernyataan kontraproduktif dengan penyelesaian kasus yang tengah ditangani KPK.
"Joko Widodo selaku Presiden seharusnya bisa mengendalikan anak buahnya, jadi mereka-mereka yang pernyataannya tidak kondusif atau memancing gesekan dengan lembaga lain, menurut saya sudah seharusnya diperingatkan," katanya.
Emerson menambahkan, hal itu juga berlaku terhadap Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto.
"Sekarang kan yang dicari situasi kondusif, bukannya memperkeruh suasana. Sedangkan Pak Tedjo beberapa kali muncul ke publik dengan pernyataannya yang dianggap tidak mendukung KPK," katanya.
Beberapa waktu lalu, usai keputusan penundaan penunjukan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI, Menteri Tedjo menyampaikan imbauan agar KPK konsisten mengusut kasus hukum yang melibatkan Budi Gunawan.
Meski demikian di saat bersamaan, Tedjo juga mencontohkan sejumlah kasus hukum yang dianggap mengambang, termasuk yang membelit mantan Menteri Enerdi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik serta mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.(ant/yus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
