Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AUDIT BPKP: Sulsel Berharap Raih Opini WTP

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian setelah Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan hasilnya clean and clear.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo

Kabar24.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian setelah Laporan Hasil Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan hasilnya clean and clear.

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel Deni Suardini mengatakan, pihaknya telah menyerahkan laporan hasil pengawasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Sulsel untuk 2014.

Jika Sulsel kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berarti ini sudah yang kelima kalinya.

“Sebagai auditor, BPKP bisa memberikan penilaian bahwa akuntabilitas keuangan, kinerja, pembangunan dan pelayanan publik sudah clean and clear,” ujar Deni, Rabu (21/1/2015).

Menurutnya, penilaian untuk Sulsel sudah berjalan sesuai aturan perundang-undangan dan dalam laporan keuangan mempunyai opini dengan nilai tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dia juga mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP, kinerja Pemprov Sulsel sudah bisa menyejahterakan rakyat. Bahkan, berdasarkan penilaian EKPPD, Pemprov Sulsel memperoleh peringkat ketiga nasional dan sudah memperoleh penghargaan tertinggi Parasamya Purnakarya Nugraha dari negara.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, BPKP sebagai institusi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Sulsel telah memeriksa seluruh rangkaian proses pemerintahan, termasuk keuangan.

“Berdasarkan LHP yang diserahkan, hasilnya cukup bersih dan sesuai aturan yang ada. Hal itu juga menjadi prestasi tersendiri bagi Pemprov Sulsel. Bahkan, Sulsel menjadi role model terhadap pemeriksaan yang cepat,” ujarnya.

Dia menambahkan, kriteria penilaian berkaitan dengan regulasi yakni ketaatan pada aturan serta pengelolaan keuangan dan program pemerintah.

Juga dinilai bagaimana intensnya koordinasi antarlembaga pemerintah yang ada, termasuk kabupaten/kota.

Selain itu juga, ketepatan penyelesaian program fisik dan nonfisik, tidak terjadi kebocoran keuangan, serta bagaimana membangun kemitraan dengan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Wiwiek Dwi Endah
Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper