Kabar24.com, JAKARTA -- Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, dua dari sembilan anggota sindikat narkoba internasional berjuluk Bali Nine berada dalam daftar eksekusi hukuman mati.
Terkait nasib kedua warganya itu, Pemerintah Australia gencar melancarkan lobi agar keduanya bebas dari hukuman mati.
Namun, sejauh ini permohonan grasi Myran Sukumaran ditolak Presiden. Sedangkan permohonan grasi Andrew Chan disebut-sebut masih diproses di istana.
Myran Sukumaran dan Andrew Chaw termasuk dalam daftar 64 terpidana mati yang berada dalam daftar tunggu eksekusi.
Bersama beberapa orang lainnya yang dikenal sebagai kelompok Bali Nine, dua warga negara Australia ini tertangkap saat menyelundupkan heroin seberat 8,2 kilogram ke Indonesia.
Terkait upaya lobi Australia, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai pemerintah Indonesia akan sulit mengabulkan lobi Australia yang meminta dua orang warganya tidak dieksekusi dalam pelaksanaan hukuman mati berikutnya.
"Ada tiga alasan bagi Presiden Jokowi untuk menolak lobi Australia tersebut, di samping pelaksanaan hukuman mati merupakan masalah kedaulatan dan penegakan hukum di Indonesia," kata Hikmahanto di Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Alasan pertama, lobi ditolak karena pemerintah tidak ingin dianggap diskriminatif terhadap warga dari negara lain, seperti Belanda dan Brazil.
"Inkonsistensi berarti perlakuan yang berbeda yang harus dicarikan alasan," kata dia.
Kedua, bila lobi Australia dikabulkan Presiden Jokowi maka Presiden akan berhadapan dengan mayoritas publik Indonesia yang geram dan marah atas maraknya penyalahgunaan narkoba di Tanah Air.
"Publik akan menganggap Presiden tidak memenuhi janji dan gagal dalam menyerap aspirasi," kata Hikmahanto.
Ketiga, apabila ada inkonsistensi dari Presiden Jokowi maka hal tersebut akan menjadi "bola liar" bagi dunia perpolitikan di Indonesia.
Hikmahanto juga mengingatkan bahwa sampai saat ini hampir semua partai baik yang terafiliasi pada Koalisi Merah Putih (KMP) atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendukung kebijakan tegas Presiden Jokowi untuk melaksanakan hukuman mati.
Pemerintah Australia melalui Perdana Menteri Tony Abbott dan Menteri Luar Negeri Julia Bishop secara intensif melakukan lobi kepada pemerintah Indonesia, baik kepada Presiden Jokowi maupun Menlu Retno Marsudi agar dua warganya tidak dieksekusi dalam pelaksanaan hukuman mati berikutnya.
Hal ini dilakukan setelah sebelumnya Kejaksaan Agung telah melaksanakan eksekusi terhadap enam orang terpidana mati, yang masing-masing berasal dari negara Indonesia, Brazil, Belanda, Malawi, Vietnam dan Nigeria.
Pelaksanaan hukuman mati itu disesalkan pemerintah Brazil dan Belanda.
