Bisnis.com, TANGERANG—Badan Pusat Statistik Provinsi Banten mencatat selain terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, kualitas kemiskinan yang tercermin pada indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di perdesaan di Provinsi Banten juga semakin tinggi.
Gandari Adianti, Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Banten, mengatakan jumlah penduduk miskin di Banten pada September 2014 meningkat 26.350 orang menjadi 649.190 jiwa atau 5,51% dari total penduduk di wilayah ini jika dibandingkan dengan pengukuran terakhir pada Maret 2014.
“Pengukuran pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin hanya 5,35% dari total penduduk. Pada periode ini didapatkan pula bahwa kondisi penduduk miskin di perdesaan semakin terpuruk, ketimbang penduduk di perkotaan,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (4/1/2014).
Pada periode pengukuran, tuturnya, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di perkotaan menunjukkan penurunan, yakni masing-masing menjadi 0,651 dan 0,135 dari 0,764 dan 0,184 pada periode Maret 2014.
Namun, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di perdesaan yang notabene penduduknya berprofesi sebagai petani semakin tinggi. Indeks kedalaman kemiskinan penduduk desa menjadi 1,077 dari 0,978, dan indeks keparahan kemiskinan menjadi 0,271 dari 0,189.
Menurutnya, penyebab utama semakin terpuruknya penduduk miskin di perdesaan adalah turunnya harga gabah yang dijual oleh petani, sementara di sisi lain harga barang kebutuhan semakin meningkat seiring dengan lonjakan inflasi.
Akibat hal tersebut, masyarakat yang berprofesi sebagai petani di perdesaan semakin sulit memenuhi angka konsumsi 2.100 kilo kalori per kapita per hari yang menjadi ukuran dalam penentuan tingkat kemiskinan oleh BPS.
Menurutnya, bagi penduduk di perkotaan, upah riil pekerja mengalami kenaikan sehingga mampu menutupi peningkatan harga barang kebutuhan. Sementara, bagi penduduk desa yang berprofesi petani, kendati harga gabah yang ditetapkan oleh pemerintah tidak turun, pelaksanaan di lapangan tengkulak membeli gabah petani di bawah harga pemerintah.
