Bisnis.com, JAKARTA - Setelah melantik ribuan pejabat eselon, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui masih banyak posisi struktural yang kosong. Lebih dari 1.500 posisi mengalami kekosongan.
Dia menerangkan jabatan yang diketahui kosong, misalnya Kepala Seksi Penyuluhan Keluarga Berencana. Pria yang kerap disapa Ahok ini berujar tugas dari posisi tersebut bisa dilakukan oleh wakil lurah.
"Ada 1.500-an lebih. Ada beberapa posisi yang sengaja kita kosongkan. Badan Kepala Seksi Penyuluh KB ini ngapain gitu, toh ada wakil lurah. Jadi kita enggak mau lagi terlalu banyak jabatan struktural," katanya di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (2/1/2015).
Posisi jabatan yang tidak diisi diproyeksikan tidak bisa dihapuskan sebab menuruti ketentuan undang-undang. Namun, menurut Ahok, pihaknya telah bersurat ke Menteri Dalam Negeri untuk meminta izin mengosongkan beberapa posisi jabatan kota.
"Enggak dihapus karena ini kan undang-undang. Kita sudah kirim surat ke Mendagri menyatakan kami mengosongkan pejabat kota itu, boleh nggak kosong. Boleh katanya," tuturnya.
Saat ini ada 6.511 pejabat struktural, posisi yang tersedia ada 8.011. Perombakan ini dilakukan oleh Pemprov DKI untuk mengoptimalkan pelayanan kepada warga. Pejabat eselon juga dituntut untuk bekerja cepat dan benar.
