Informasi Geospasial, BIG Luncurkan Satu Peta untuk Empat Tematik

Badan Infromasi Geospasial (BIG) meluncurkan empat dari satu peta (One Map) tematik yang berkaitan dengan Penutupan Lahan Nasional, Habitat Lamun Nasional, Karakteristik Laut Nasional, dan Mangrove Sumatera.
News Editor | 22 Desember 2014 14:33 WIB
Hutan mangrove - Jibi

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Informasi Geospasial (BIG) meluncurkan empat dari satu peta (One Map) tematik yang berkaitan dengan Penutupan Lahan Nasional, Habitat Lamun Nasional, Karakteristik Laut Nasional, dan Mangrove Sumatera.

"Ini Satu Peta pertama yang luncurkan BIG di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo," kata Kepala BIG Priyadi Kardono saat peluncuran Satu Peta Integrasi Geospasial Tematik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senin (22/12).

Ini, menurut dia, sebagai bagian dari upaya untuk mengimplementasikan Satu Peta yang merupakan salah satu wujud dari implementasi Pasal 24 Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (GI), mendorong eksistensi Informasi Geospasial Tematik (IGT) menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan.

Kebijakan Satu Peta membawa konsekuensi pada penyelenggaraan IGT atau peta tematik di Kementerian/Lembaga dan Pemda yang harus menerapkan satu referensi, satu standard, satu database, dan satu portal. Dengan demikian, ia mengatakan tumpang tindih dalam penyelenggaraan IG khususnya IGT antara Kementerian/Lembaga serta Pemda dapat berkurang.

"Ini akan meningkatkan daya guna dan efisiensi penyelenggaraan IGT secara nasional," ujar dia.

Satu Peta untuk Penutupan Lahan Nasional dengan skala kecil (skala 1:250.000 km) dan menengah (skala 1:50.000 km) sebagai referensi utama merupakan hasil kelompok kerja nasional IGT pada Sub Kerja Monitoring Perijinan Sektoral, Penutup Lahan, dan Status Lahan. Informasi penutup lahan merepresentasikan kondisi biofisik suatu wilayah atau ruang dalam berbagai nomenklatur nama dan skala sesuai dengan kebijakan dan peruntukan masing-masing sektor.

Rekapitulasi nasional atas perhitungan hasil integrasi IGT Penutup Lahan Nasional didominasi oleh penutup lahan hutan, meliputi kelas hutan lahan rendah, hutan lahan tinggi, hutan rawa gambut serta hutan tanaman. Luas keseluruhan pada semua kelas hutan mencapai 105.025.216 hektare (ha) atau setara dengan 55.5 persen dari luas wilayah nasional yang dihitung.

Sedangkan luas penutup lahan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunanan seluas 45.967.769 ha. Penutup lahan sawah atau dipadankan dengan kelas Tanaman Semusim Lahan Basah mempunyai luas 8.132.642 ha.

Sedangkan untuk sektor kelautan yang diwakili dengan satu peta mangrove, padang lamun, dan karakteristik laut nasional. Pemetaan dikerjakan secara paralel dalam sub tim mangrove, lamun, dan karakteristik perairan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, LIPI, Kementerian ESDM, Kementerian Pertahanan, LAPAN, TNI AL, BPPT, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebelumnya BIG, ia mengatakan sudah meluncurkan Satu Peta tematik Mangrove Jawa, Terumbu Karang Nasional, dan 21 pulau-pulau kecil terluar.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengatakan Satu Peta menjadi dasar dari tindak lanjut pesan Presiden untuk menghilangkan egosektoral dalam menjalankan pemerintahan.

"Kita ingin dorong BPS berperan sama seperti BIG. Kami sangat butuh sebuah peta yang digunakan sabagai satu cara pandang yang sama," ujar dia.

Dengan adanya Satu Peta, ia mengatakan ada progres signifikan dari cara pandang terkait lahan dan perairan. Ini menjadi penting karena jika sebuah negara kepulauan tidak mempunyai peta tentu akan menjadi masalah besar.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan peluncuran Satu Peta sangat penting karena merupakan satu bentuk "democratic governance", di mana Pemerintah menjadi simpul segala negosiasi dari aspirasi masyarakat dan instrumennya.

"Memang cukup tepat ketika menyusun peta Padang Lamun terlibat juga The Nature Conservancy, saat menyusun peta gambut terlibat juga misalnya Wetland International karena LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat-red) juga sebenarnya berada di depan dan menjadi mitra dalam pelaksanaan di lapangan," ujar dia.

Satu Peta, lanjutnya, sebetulnya mewakili realitas yang berada di lapangan. Butuh keberanian untuk mendeklarasi bahwa Indonesia sudah satu suara dalam pemetaan.

Sumber : Antara

Tag : mangrove
Editor : Bambang Supriyanto

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top