Bisnis.com, MANADO - Mayoritas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di Sulawesi Utara (Sulut) mencatatkan realisasi keuangan dengan rapor merah.
Sebelumnya, 29 kepala SKPD dan 45 UPTD/balai yang mendapat rapor merah pada pelaksanaan evaluasi pengawasan penyerapan anggaran (EPPA) pada posisi 31 Oktober lalu, berkomitmen mau berubah di EPPA berikutnya, ternyata tak terbukti dan hanya merupakan isapan jempol belaka.
Saat pelaksanaan EPPA untuk posisi 30 November 2014, jumlah SKPD yang memperoleh rapor merah justru bertambah menjadi 31 SKPD, sedangkan UPTD/balai masih tetap sama yakni 45 unit seperti bulan sebelumnya.
Hal itu disebabkan realisasi keuangan dan fisik masing-masing SKPD/UPTD/balai masih tetap jongkok alias rapor merah.
Mencermati hal itu, Wagub Sulut Djouhari Kansil langsung memerintahkan agar SKPD yang masih mendapat rapor merah untuk segera berubah.
“Minggu depan, saya akan cek langsung di BPK-BMD [Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah] Sulut, mengingat saat ini kita sudah berada di pengujung tahun anggaran 2014,” tegasnya seperti dikutip dari situs resmi Pemprov Sulut, Kamis (18/12/2014).
Dia menjelaskan laporan realisasi penyerapan dana alokasi khusus (DAK) TA 2014 yang tersebar di sembilan SKPD, antara lain:
- Dinkes Sulut: Pagu Rp1,83 miliar, baru terealisasi Rp1,43 miliar
- Dinas PU Sulut: Pagu Rp33,25 miliar, realisasi Rp20,62 miliar
- Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut: Pagu Rp7,26 miliar, realisasi Rp1,41 miliar.
