Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kemenperin Gandeng KPK Bentuk Unit Gratifikasi

Kementerian Perindustrian dan KPK akan bersinergi untuk membentuk unit gratifikasi dan pelebaran laporan harta kekayaan pada seluruh pejabat di Kemenperin. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik tindak pidana korupsi para pejabat di Kemenperin.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 17 Desember 2014  |  21:06 WIB
Kemenperin Gandeng KPK Bentuk Unit Gratifikasi
Ilustrasi gratifikasi.

Kabar24.com, JAKARTA-- Kementerian Perindustrian dan KPK akan bersinergi untuk membentuk unit gratifikasi dan pelebaran laporan harta kekayaan pada seluruh pejabat di Kemenperin. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik tindak pidana korupsi para pejabat di Kemenperin.

Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Johan Budi di Gedung KPK Jakarta, Rabu (17/12/2014).

"Tadi Pak Menteri Perindustrian bertemu dengan pimpinan KPK yang disambut Pak Pandu yaitu untuk melaporkan harta kekayaan dan diskusi untuk membangun sinergi antara Kementerian Perindustrian dengan KPK," tuturnya.

Deputi Pencegahan KPK tersebut juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat pihak KPK akan melakukan diskusi dengan Irjen pada Kemenperin untuk segera merealisasikan kerjasama antara KPK dengan Kemenperin.

"Kita akan bicara dulu dengan Irjen. Yang dikatakan Pak Pandu yang bisa disinergikan adalah dalam konteks pencegahan," tukas Johan.

Terpisah, Menteri Perindustrian Saleh Husin membenarkan bahwa pihaknya akan bersinergi dengan KPK dalam bidang pencegahan tindak pidana korupsi di Kemenperin melalui unit gratifikasi KPK yang akan ditempatkan di Kantor Kemenperin.

"Hanya kerjasama saja dengan KPK," tutur Saleh.

Selain bekerjasama, Saleh juga telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK Sesuai dengan ‎undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, seluruh menyelenggara negara diharuskan menyerahkan LHKPN kepada KPK baik pada saat menjabat maupun setelah jabatannya selesai.

"Melaporkan LHKPN," kata Saleh.

Namun, politisi Partai Hanura tersebut sampai saat ini masih merahasiakan jumlah harta kekayaannya selama ini. Saleh mengatakan, pihak KPK yang akan mengumumkan jumlah harta kekayaannya nanti.

"Tanya KPK saja," tukas Saleh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

gratifikasi
Editor : Ismail Fahmi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top