Bisnis.com, JAKARTA--Ketua DPP Partai Golkar Bidang Organisasi hasil Munas Jakarta Ibnu Munzir menemui pimpinan DPR untuk menyampaikan surat kepengurusan mengenai Fraksi Golkar di DPR dan MPR.
"Kami mau menyampaikan ketua fraksi yang kami tunjuk, Ketua Fraksi DPR yaitu Agus Gumiwang dan Ketua Fraksi Golkar di MPR Agun Gunandjar," kata Ibnu Munzir di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (17/12/2014)
Dia menjelaskan kedua kubu (Agung Laksono dan Aburizal Bakrie) tidak ada pengesahan dan kepengurusan lama sudah mati secara hukum oleh Munas di Bali dan Jakarta.
Ibnu Munzir mengatakan masyarakat harus melihat psikologis mayoritas anggota Fraksi Golkar menolak Munas Jakarta karena mendapatkan tekanan.
"Mereka yang hadir di Munas Jakarta juga menolak Munas Bali. Target kami secepatnya (menyelesaikan persoalan tersebut)," ujarnya seperti dikutip Antara.
Pihaknya tidak menafikan adanya keinginan islah yang memungkinkan terjadi untuk kepentingan partai, sehingga pihaknya terbukan untuk melaksanakan hal itu.
Dia mengatakan islah melalui mahkamah partai tidak memungkinkan karena lembaga itu sudah dimatika oleh Munas Bali dan Jakarta.
Menurut pemberitaan Bisnis.com, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dualisme Partai Golkar harus bersatu sebelum pemerintah menetapkan kepengurusan baru periode 2014-2019.
Kalla menuturkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengenai dualisme Partai Golkar merupakan solusi yang baik. Yasonna menyatakan bahwa musyawarah nasional (Munas) yang digelar dua kubu di internal Golkar adalah sah.
Dengan demikian, kepengurusan Golkar yang diakui pemerintah adalah kepengurusan hasil musyawarah nasional VIII yang digelar di Riau 2009 yang di dalamnya tercatat nama Aburizal Bakrie, Agung Laksono, dan Priyo Budi Santoso.
Kesimpulan Kementerian Hukum dan HAM diputuskan setelah melakukan kajian pada semua aspek, termasuk yuridis, fakta, dan dokumen terkait munas yang digelar kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
"Itu solusi yang baik. Kita tunggu islah saja. Diharapkan seperti itu yang terbaik. Jd dua kubu itu jadi satu," katanya.
JK menilai penolakan keputusan dari salah satu kubu merupakan hal yang biasa. Namun, apabila hal tersebut berlanjut, Golkar akan terus terbelah menjadi dua kubu.
"Sementara ini pemerintah tidak mengambil keputusan tapi meminta mereka bersatu," imbuh Kalla.
