Kabar24.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berkomitmen untuk membangun integritas institusi yang antikorupsi dan gratifikasi, serta berjanji akan menjadi kementerian yang mengedepankan pelayanan publik.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam acara penandatanganan pakta integritas dan pencanangan pembangunan zona integrasi di Kemlu menyampaikan komitmen ini akan menjadi suntikan semangat bagi Kemlu untuk membenahi institusi dan menjaga integritas.
"Ini bukan hanya landasan bagi Kemlu untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan pelayanan bersih, tapi juga pedoman bagi diplomat Indonesia dalam aktivitas sehari-hari, baik di dalam maupun luar negeri," jelas Retno di Jakarta, Selasa (16/12/2014).
Dalam sambutannya, Retno juga menyampaikan pembangunan zona integritas di Kemlu merupakan bagian dari upayamewujudkan birokrasi bersih, profesional, dna proaktif sehingga mampu mengedepankan kepentingnan nasional dan mmenuhi kebutuha masyarakat.
Penandatanganan pakta ini, kata Retno, merupakan upaya untuk menyelaraskan kinerja institusi dengan program pembenahan birokrasi nasional yang dimulai sejak 2010.
Sementara itu, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyampaikan apresiasinya atas upaya Kemlu untuk menjaga integritas institusinya.
“Ini upaya yang amat baik, karena membangun budaya bersih dan mengbah mindset itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak orang-orang melakukan korupsi karena terjebak sistem,” kata Abraham di kesempatan yang sama.
Dalam paparannya, Abraham menegaskan bahwa penyelenggara negara hendaknya berhati-hati dalam menerima sesuatu dari orang lain, karena bisa saja tergolong gratifikasi dan merupakan tindak pidana.
“Gratifikasi ini wilayahnya amat abu-abu,” kata Abraham.