Bisnis.com, JAKARTA - Kata ‘blusukan’ tentu tidak asing lagi di telinga kita, masyarakat Indonesia. Kata ini begitu populernya sehingga tokoh pengusung aktivitas blusukan dilantik menjadi presiden RI ketujuh akhir Oktober lalu.
Saking populernya Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi ini beberapa pekan lalu menjadi sampul majalah TIME, koran terkemuka asal Amerika Serikat. Tak tanggung-tanggung, judul headline koran itu yang disematkan pada foto Jokowi adalah The New Hope.
Tak ayal, kalimat ini pun menjadi simbol betapa dekatnya Jokowi dengan rakyat. “Aahh, that blusukan!” seru Duta Besar Jepang untuk Indonesia – yang lebih terdengar sebagai bluskan saat diucapkan dengan logat Jepang - Yasuaki Tanizaki saat sejumlah wartawan mengerumuninya, menanyakan pendapatnya mengenai blusukan Jokowi.
“Konsep blusukan ini amat penting,” kata Tanizaki, merujuk pada saat blusukan, pemerintah akan bertemu langsung dengan rakyatnya.
Lalu, apakah politisi Jepang melakukan blusukan?
Deputy Chief Mission Kedutaan Besar di Indonesia Yusuke Shindo menuturkan bahwa para politisi Jepang memang telah mengenal aktivitas serupa blusukan sejak lama.
“Politisi Jepang setiap akhir pekan selalu menyambangi distrik-distrik yang mengusung mereka untuk menjadi anggota parlemen,” jelas Shindo di sela-sela perayaan Ulang Tahun Kaisar Akihito ke-81 di Jakarta, Selasa (9/12/2014) malam.
Shindo menceritakan, setiap akhir pekan para politisi Jepang mendatangi wilayah-wilayah pemilihan mereka untuk mendengarkan langsung berbagai persoalan, dan hal ini bukan merupakan hal yang baru di Negeri matahari Terbit tersebut.
“Oleh karena itu, saya kerap heran kalau ada pemilih yang tidak mengenal siapa politisi yang dipilihnya,” tutur Shindo.
Kebiasaan anggota parlemen Jepang tersebut memang berbeda jauh dengan apa yang terjadi di Indonesia. Daripada dikenal sebagai pelaku blusukan, wakil rakyat kerap dikenal sebagai tokoh yang tidak terjangkau oleh pemilihnya sendiri.
Hal ini tentu tidak bisa digeneralisasi, karena tak jarang wakil rakyat kita yang menyusun program-program pembangunan khusus untuk konstituennya di daerah pemilihan.
