Bisnis.com, JAKARTA -- Lancarnya pembukaan Munas Golkar di Bali memberi nilai positif kepada Kapolri Jenderal Pol Sutarman dan Kapolda Bali Irjen Pol Benny Mokalu.
Direktur Institut Madani Nusantara Prof Nanat Fatah Natsir memuji Kapolri Jenderal Sutarman dan Kapolda Bali Irjen Pol Benny Mokalu atas pengamanan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali.
"Kapolri dan Kapolda Bali perlu mendapat acungan jempol karena sebelumnya Menkopolhukam mengkhawatirkan keamanan Munas Partai Golkar di Bali," kata Nanat Fatah Natsir saat dihubungi di Jakarta, Senin (1/12/2014).
Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan Kapolri Jenderal Sutarman merupakan contoh pejabat yang mengerti peraturan perundang-undangan dan memahami negara, setelah reformasi, sedang melakukan perubahan besar-besaran ke arah kehidupan demokrasi sesuai UUD 1945.
"Karena itu, para menteri terkait politik, hukum dan keamanan sebaiknya banyak belajar dari Kapolri," tutur mantan rektor UIN Bandung itu.
Di sisi lain, Nanat mengatakan momentum munas di Bali merupakan ujian bagi Partai Golkar sebagai partai politik yang sudah berusia 50 tahun.
"Partai Golkar harus menunjukan diri mampu menjaga kemandirian dan terhindar dari upaya intervensi dari pihak-pihak tertentu," katanya.
Nanat menilai Partai Golkar sukses menyelenggarakan pembukaan munas di Bali yang dihadiri pengurus partai dari seluruh Indonesia berjumlah 2.400 peserta.
"Mudah-mudahan munas Partai Golkar berjalan lancar sampai selesai. Pembukaan berjalan sukses tanpa gangguan, bahkan mendapat jaminan keamanan dari Gubernur Bali walaupun sebelumnya Menkopolhukam mengkhawatirkan keamanan di Bali," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan terbentuknya Presidium Penyelamat Partai merupakan kudeta inkonstitusional terhadap partai.
"Saya imbau kepada kader-kader yang membentuk Presidium Penyelamat Partai, kepada mereka saya ajak untuk kembali ke jalan yang benar, bernaung di bawah pohon beringin," kata Aburizal Bakrie pada pembukaan Munas IX Partai Golkar di Denpasar Bali, Minggu (30/11) malam.
Menurut Aburizal, cara-cara yang dilakukan Presidium adalah kudeta inkonstitusional karena melabrak konstitusi partai.
Dia mengatakan kebijakan partai tak bisa diputuskan oleh seseorang dengan cara-cara premanisme, intimidasi dan cara kekerasan.
Aburizal mengatakan meskipun ada wacana islah, munas di Bali tetap berjalan sesuai rencana. Sebab, islah tidak akan membatalkan keputusan rapat pimpinan nasional (rapimnas). Munas di Bali merupakan hasil keputusan rapimnas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
