MUNAS PARTAI GOLKAR: Pasal 22 Tata Tertib Dikritisi

Bisnis.com, JAKARTA -  Inisiator Gerakan Regenerasi Kepemimpinan Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengkritisi kesepakatan pasal 22 tentang tata tertib Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Bali.

"Pasal 22 tata tertib munas ini skenario cara aklamasi," kata Agun di Jakarta, Senin (1/12/2014).

Dia mengatakan dalam pasal 22 tata tertib munas yang disepakati, masing-masing unsur peserta yang memiliki hak suara hanya dapat mencalonkan seorang bakal calon ketua umum.

Para peserta dituntut menyampaikan dukungannya secara tertulis (terbuka) melalui surat pernyataan mencalonkan dan memilih, yang disampaikan pada saat penyampaian pemandangan umum.

Bagi Agun dengan mekanisme pemilihan seperti itu, maka para peserta dipaksa memilih di bawah tekanan.

Dia meminta seluruh peserta munas Bali menyelamatkan partai dengan bersikap jujur dan berani. "Kepada seluruh DPD (peserta munas) inilah saatnya untuk jujur dan berani menyelamatkan partai dari oligarki yang penuh tekanan dan ancaman, gunakanlah kesempatan baik ini," ujar Agun.

Agun mengingatkan selama masa kepemimpinan Aburizal Bakrie, banyak hal yang perlu dipertanyakan antara lain realisasi KTA berasuransi yang bermasalah di mana pihak asuransi tidak mau membayar, karena uang premi yang dibayarkan anggota/pengurus/anggota DPR tidak disetorkan ke pihak asuransi.

Selain itu juga realisasi bantuan rutin untuk DPD, janji dana abadi Rp1 triliun untuk kelangsungan hidup partai, hingga gedung bertingkat untuk DPP.

"Semua tak ada yang terealisasi dengan baik dan benar. Mana bantuan untuk sukses pemilu legislatif 2014, malah mengundang orang lain untuk hadir dalam munas dan berlomba dalam munas dimana segalanya sudah diatur tanpa dirapatkan lebih dahulu. Baik penyelenggaranya, pimpinan sidangnya, materinya, tata tertibnya, semua penuh rekayasa," tegas dia.

DPP Partai Golkar di bawah pimpinan Aburizal Bakrie tengah menyelenggarakan Munas IX Golkar di Bali yang dijadwalkan berlangsung 30 November-3 Desember 2014. Munas ini ditentang oleh sejumlah kader yang menginginkan proses regenerasi terjadi di kepemimpinan Golkar.