Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

MUNAS GOLKAR: Penentang Aburizal Diklaim Mulai Berdatangan untuk Boikot

Gerakan Penentang Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie berupaya menggagalkan Musyawarah Nasional IX partai tersebut di Nusa Dua, Bali yang akan berlangsung pada 30 November-4 Desember 2014.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Penentang munas diklaim mulai berdatangan/Bisnis
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Penentang munas diklaim mulai berdatangan/Bisnis

Bisnis.com,  NUSA DUNA--Gerakan Penentang  Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie berupaya menggagalkan Musyawarah Nasional IX partai tersebut  di Nusa Dua, Bali yang akan berlangsung  pada 30 November-4 Desember 2014.

"Kami yang tergabung dalam Gerakan Penentang Ical akan melakukan aksi pemboikotan," kata Rido, aktivis Gerakan Penentang Ical, di Denpasar,  Sabtu (29/11/2014).

Menurutnya, kelompok yang menamakan diri "Asal Bukan Bakrie" (ABI) sudah secara bergelombang datang dari Pulau Jawa, termasuk Indonesia bagian timur.

Dia mengatakan dalam pertemuan dengan beberapa tokoh pemuda Bali di sebuah hotel di kawasan Kuta disepakati untuk mengerahkan massa pemuda yang sepaham dengan DPP Golkar versi Agung Laksono agar menjegal pelaksanaan Munas Golkar.

"Jika tidak kami jegal, Ical akan tetap menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar dan dipastikan menjadi calon presiden pada 2019. Negeri ini rusak kalau Ical jadi Presiden RI. Lihat saja kasus Lapindo, sampai sekarang tidak bisa diselesaikan. Sudah gitu, kok mau jadi presiden?" katanya.

Soal pernyataan Sekretaris DPD Golkar Bali, Komang Purnama bahwa Munas Golkar nanti akan dijaga oleh "pecalang" dari empat desa adat, dibantah oleh seorang tokoh pemuda tersebut.

Ia memastikan tidak ada mobilisasi massa dari desa adat untuk mengawal jalannya Munas Golkar.

"Saya barusan telepon teman ketua partai di Nusa Dua, dia menjawab tidak ada keterlibatan desa adat dalam Munas Golkar,"  tegas Rido seperti dikutip Antara.

Bisnis.com  memberitakan bahwa Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno telah menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Golkar di Bali.

Pemerintah, menurutnya,  hanya memberitahukan dampak yang akan terjadi apabila Munas tetap dilaksanakan.

"Kita kasih tahu situasinya seperti ini, eskalasi seperti ini, kalau dia tahu situasinya seperti ini ya silakan, terserah dia mau maju atau tidak, jangan nanti kalau sudah ini menyalahkan pemerintah," paparnya.

Badan Intelijen Negara dan Polri memprediksi terjadi kericuhan karena partai Golkar terpecah dua kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono cs.

"Kapolri sudah memberitahu situasi, BIN sudah memberikan sinyal-sinyal, kalau mereka ternyata nekat ya terserah mereka," ujar Tedjo yang mengakut tidak mengetahui perkembangan rencana pelaksanaan Munas.

Pelaksanaan Munas Golkar di Bali menjadi perhatian aparat keamanan karena berpotensi ricuh.

Pasalnya, dalam rapat pleno Munas di kantor DPP Golkar Slipi Jakarta Barat terjadi keributan antara kelompok Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) kubu Aburizal Bakrie dan AMPG kubu Agung Laksono cs. Hal itu dikhawatirkan terulang di Munas Bali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ismail Fahmi
Editor : Ismail Fahmi

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper