Presiden Jokowi Gelar Telekonferensi Dengan TKI di 8 Negara

Bisnis.com, KAIRO - Presiden RI Joko Widodo dijawalkan akan melakukan telekonferensi (teleconference) dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) serentak di delapan negara, namun tidak melibatkan KBRI.

Telekonferensi akan berlangsung 30 November 2014 untuk membicarakan khusus masalah TKI atau Buruh Migran Indonesia (BMI), kata Koordinator BMI di Mesir, Muhammad Ghazali kepada Antara di Kairo, Minggu.

Namun, pihak KBRI Kairo yang dikonfirmasi Antara mengaku belum mengetahui telekonferensi Kepala Negara itu, yang rencananya akan dipancarkan dari Istana Negara Jakarta.

"Waduh, KBRI belum diberitahu, saya sendiri belum dengar," kata Kepala Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Kairo, Windratmo Suwarno dengan nada terkejut.

Dalam telekonferensi itu, Presiden Jokowi akan didampingi beberapa menteri dan pejabat negara terkait, mencakup Menteri Luar Negeri, Menaker, Mensos, Menkumham, Kepala BNP2TKI, dan Kepala Bappenas.

Selain TKI di Mesir, telekonferensi Kepala Negara juga akan berdialog dengan TKI di Singapura, Hongkong, Korea Selatan, Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, dan Brunei.

Menurut Ghazali, telekonferensi ini bertema, "E-Blusukan Bersama Presiden Joko Widodo dengan Masyarakat dan Buruh Migran Indonesia".

Disebutkan, presiden dan para menteri terkait akan berdialog langsung dengan para TKI untuk memecahkan persoalan yang mereka hadapi di negeri tempat mereka kerja.

Di Kairo, telekonferensi digelar di Markas BMI Mesir, sebuah apartemen sewa di Distrik Hayl Asyir, Kairo Timur.

Koordinator E-Blusukan BMI, Muhammad Ghazali sendiri adalah seorang mahasiswa dari Makassar, Sulawesi Selatan.

Menurut Ghazali, persiapan telekonferensi tersebut pihaknya berkoordinasi dengan Eva Sundari, petinggi PDIP.

Disebutkan, durasi telekonferensi akan berlangsung dua jam mulai pukul 14.00 WIB atau pukul 09.00 waktu Kairo pada hari Minggu, 30 November 2014, katanya.

Pengumuman telekonferensi itu telah disebarkan melalui jejaring sosial, facebook BMI Mesir.

Peserta telekonferensi dengan Presiden Jokowi ini selain TKI, juga perwakilan dari mahasiswa dan masyarakat Indonesia setempat.

"Kami juga mengundang para staf KBRI untuk menghadiri telekonferensi E-Blusukan Presiden Jokowi," papar Ghazali.

Sementara itu, jumlah BMI di Mesir, yang hampir semuanya tenaga kerja wanita (TKW) yang tercatat di KBRI Kairo sebanyak 800 orang.

Namun ada ribuan lagi TKW ilegal yang mengadu nasib di Negeri Ratu Cleopatra itu tidak tercatat di KBRI.

"Data di KBRI per Oktober 2014 tercatat 800 TKW, tapi sebetulnya yang tidak terdaftar jauh lebih banyak, berkisar lebih tiga kali lipat dari jumlah tersebut," kata Kepala Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Kairo, Nugroho Yuwono Aribhimo.

Sebagian besar TKW di Mesir tidak mendaftarkan diri di KBRI saat kedatangan dari Indonesia, kata Nugroho dan menambahkan, yang terdaftar di KBRI itu adalah mereka berurusan dengan KBRI seperti perpanjangan masa berlaku paspor atau bermasalah dengan majikan.

Menurut Nugroho, Semua TKW di Mesir ini tergolong ilegal karena Mesir melarang buruh migran.

Saat ini terdapat 20 TKW bermasalah ditampung di KBRI Kairo karena bermasalah dengan majikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, KBRI Kairo telah memulangkan ratusan TKW bermasalah ke Indonesia.

Kendati demikian, kata Nugroho, terdapat pula 60 tenaga kerja formal atau tenaga kerja resmi dari Indonesia, khususnya tukang pijat SPA di hotel-hotel di berbagai kota wisata di Mesir.

Umumnya tenaga formal tukang pijat SPA itu dari Bali, demikian Nugroho.