Bisnis.com, PONTIANAK – Dengan berpangkat eselon IV, pejabat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengaku kesulitan dalam mengawasi dan menindak kapal-kapal asing yang berlayar di perairan Kalimantan Barat dan Natuna.
Kepala PSDKP Pontianak Sumono Darwinto mengatakan hanya dengan eselon IV tetapi memiliki tanggung jawab berat mengawasi lima provinsi.
Adapun kelima provinsi tersebut a.l Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, dan Bangka Belitung. Dengan 10 satuan kerja (satker) dan 17 pos pengamanan.
Didukung dengan personil tenaga PNS Ditjen PSDKP berjumlah 62 orang, tenaga kontrak sebanyak 111 orang, PNS Dinas KP sebanyak 31 orang, dan PNS BPSDMKP berjumlah 1 orang.
“Rendahnya eselon UPT dan Satker PSDKP membuat lemahnya hubungan koordinasi antar intansi terkait dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan,” kata Sumono, di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Sabtu malam (15/11).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
