Bisnis.com, JAKARTA - Terkait dengan sikap pemerintah yang tidak memihak kepada nasionalis, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah.
"Atas nama rakyat Indonesia KAMMI menyampaikan tiga tuntutan rakyat (Tritura), pertama, menolak kenaikan harga BBM. Kedua, buang Menteri antek Neolib. Ketiga, menuntut pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok," ujar Ketua KAMMI Nasional Herdi saat diskusi KAMMI Forum Kawasan Tebet di Jakarta, Jumat (14/11/2014).
KAMMI menilai pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya alam dan memberantas Mafia Migas, kemudian dibebankan pada rakyat dengan mengurangi subsidi BBM.
"Sikap pemerintah menunjukan kinerja yang tidak baik dan membawa harga BBM pada persaingan bebas. Perusahaan minyak dunia kini banyak bercokol di tanah air. Maka jelas bahwa Kabinet Kerja tengah dinaungi oleh neolib," tegasnya.
Hal senada juga Direktur Global Future Institute (GFI) Hendrajit saat forum diskusi KAMMI yang menyebutkan kuatnya jaringan neolib tersebut nampak dalam bursa calon Direktur Utama (Dirut) Pertamina.
Nampaknya mengerucut pada dua nama, dari kalangan eksternal Rinaldi Firmansyah dan Widhyawan Prawiraatmadja, sedangkan Ahmad Faisal diplot menjadi Komisaris Pertamina.
Berdasarkan perkembangan terkini, GFI memiliki catatan penting, yakni mengingat semakin menguatnya manuver dari kelompok kepentingan di Pertamina, maka merekrut dan memilih Direktur Utama Pertamina dari luar Pertamina. Hal itu bisa dibaca sebagai upaya mengabaikan kompetensi dan pengalaman panjangnya dalam penguasaan lingkup Migas baik dalam lingkup strategis maupun teknis profesional bidang Migas.
"Dalam menangani tata kelola Migas harus selaras antara skema, rencana sistem, rencana strategis dan daya dukung manajemennya. Dengan demikian memilih Dirut Pertamina haruslah sosok yang menguasai lingkup strategis dan seluk-beluk bisnis migas secara spesifik. Bukan hanya kemampuan manajerial yang diutamakan sebagaimana yang dikatakan Menteri BUMN Rini Soemarno," pungkasnya.
