Bisnis.com, BANDUNG--Kelompok kerja (pokja) infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Bandung Smart City mengungkapkan untuk tahap awal pihaknya akan melakukan rancangan integrasi berupa interkoneksi sistem informasi yang ada pada kantor Pemerintah Kota Bandung dan juga tempat publik.
Rully Budisatya, Ketua Pokja Infrastruktur TIK Bandung Smart City, mengungkapkan dalam pengembangan infrastruktur kota cerdas dibutuhkan TIK yang terkoneksi antar satu sama lain. Untuk tahap awal, interkoneksi akan dilakukan minimal pada masing-masing kantor pemerintahan atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan tempat publik.
"Banyak kebutuhan infrastruktur yang harus dipenuhi dalam pengembangan Bandung Smart City seperti backbone fiber optic, public wi-fi access point, data center, dan lainnya. Namun karena konsep smart city menggabungkan seluruh aspek, maka yang akan coba kami jadikan pilot project terlebih dahulu adalah interkoneksi masing-masing SKPD dan tempat publik," ujarnya, Rabu (12/11/2014).
Dalam memenuhi interkoneksi antar SKPD menurutnya dibutuhkan infrastruktur fiber optic oleh untuk Pemkot Bandung dengan pertimbangan menjaga keamanan arus lalu lintas data informasi milik pemerintah. Sementara untuk public service, menurutnya pemerintah nanti dapat membuat portal yang secara terpisah memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan disempurnakan dengan aplikasi tambahan untuk kemudahan akses melalui smartphone.
Secara teknis setiap kantor SKPD di Bandung nantinya harus terhubung dengan satu kabel fiber optic yang sama sehingga proses pertukaran data dan informasi antar dinas pemerintahan menjadi lebih mudah, efisien, dan akurat.
"Misalnya dinas pendidikan, dinas kesehatan dan dinas kependudukan harus terhubung atau terkoneksi sehingga dapat terpantau secara jelas masing-masing informasi yang berhubungan dan dibutuhkan. Keamanan dan keakuratannya juga akan lebih terjaga.
Rully mengungkapkan interkoneksi ini membutuhkan fiber optic dari swasta atau operator Internet yang memiliki izin lisensi Jaringan Tetap Lokal (Jartaplok) dari Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo). Dalam masalah pengadaannya sendiri, Pemkot Bandung menurutnya tidak mungkin melakukan proyek ini langsung karena izin Jartaplok tidak akan dikeluarkan oleh Depkominfo kepada lembaga pemerintahan.
Oleh karena itu Pemkot Bandung harus memanfaatkan badan usaha milik daerah (BUMD) atau menggandeng operator Internet yang sudah memiliki izin tersebut.
"Tidak bisa mandiri oleh pemerintah, proyek ini nantinya harus menggandeng swasta yaitu BUMD atau operator yang sudah ada. Sementara izin Jartaplok ini sendiri terbatas, bahkan tidak semua operator Internet memilikinya."
Namun, untuk mempercepat pelaksanaan tentu saja Pemkot Bandung tidak bisa mengandalkan BUMD karena sejauh ini memang belum memiliki BUMD bidang telekomunikasi layaknya Pemprov Jabar yang memiliki Jabar Telematika sebagai BUMD. Menurutnya, jika mengandalkan pembuatan BUMD baru, maka dibutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun untuk masalah legalitas perusahaan dan juga izin Jartaplok sendiri.
Rully menilai Pemkot Bandung dapat mempermudah swasta atau operator, dimana saat ini terdapat sekitar 5-10 operator Internet yang ada di Bandung sudah memiliki izin eksklusif Jartaplok dan aktif berkomitmen membangun jaringan di perkotaan secara maksimal.
Dengan menggandeng operator dan memanfaatkan jaringan yang sudah ada, maka waktu yang dibutuhkan untuk implementasi ini dapat lebih cepat atau hitungan minggu. "Asalkan para operator dirangkul dengan diberi kesetaraan hak dan kewajiban, saya yakin operator di Bandung siap untuk membantu penerapan Bandung Smart City ini."
Skema kerja sama antara Pemkot Bandung dan operator sendiri menurutnya dapat bermacam-macam mulai dari sistem sewa atau insentif bagi operator yang siap memfasilitasi sesuai dengan kesepakatan.
Dia mengungkapkan selama ini sudah cukup banyak operator yang memiliki kabel fiber optic dengan jangkauan luas dari hasil investasi tinggi, yang mana dibutuhkan waktu untuk menjualnya kepada pelanggan.
"Operator pasti siap berkontribusi untuk sistem yang baik ini, terlebih sudah memiliki modal untuk dikerjasamakan. Dalam pelaksanaannya, setidaknya harus ada dua jaringan fiber optic sehingga ada back-up line jika terjadi masalah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
