Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah dinilai salah memasukkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu keluarga Sejahtera (KKS) ke dalam corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan milik negara.
Menurut politikus Partai Golkar Satya W Yudha, menteri-menteri dalam Kabinet Kerja sudah salah menggunakan APBN 2014 dalam menjalankan programnya.
APBN 2014 itu, paparnya, bisa dijalankan untuk progam yang sudah lama dan direalisasikan pada 2014. "Namun tidak bisa digunakan untuk program yang masih baru seperti kartu-kartu itu," seusai menjadi pembicara dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (8/11/2014).
Menurutnya, menteri Kabinet Kerja belum memahami esensi penggunaan anggaran negara. "Jadi, apa yang dijanjikan saat kampanye, tidak bisa dijalankan begitu saja apabila masih menggunakan APBN 2014."
